Simalungun - Massa dari Aliansi Masyarakat Adat dan Mahasiswa (AMMA) menggelar unjuk rasa di depan kantor Polres Simalungun, Sumut, Senin, 31 Agustus 2020.
Mereka menuntut kepolisian menangkap humas PT Toba Pulp Lestari (TPL) bernama Bahara Sibuea.
Dalam orasinya, massa aksi menyebut aparat kepolisian tebang pilih dalam menegakkan keadilan atas tindakan kekerasan yang dilakukan Humas PT TPL Bahara Sibuea terhadap masyarakat adat Sihaporas.
"Kami menilai kepolisian terkesan bekerja sama dengan perusahaan sehingga tidak menegakkan keadilan kepada masyarakat kecil. Kami meminta Kapolres Simalungun menemui kami dan menegakkan keadilan terhadap masyarakat adat," kata pimpinan aksi, Andre Messi Sinaga.
Peristiwa kekerasan berawal saat masyarakat adat dengan petugas PT TPL di Buntu Pangaturan, Sihaporas, Kabupaten Simalungun, terlibat saling pukul pada 16 September 2019.
Dari kejadian tersebut dari pihak masyarakat adat Sihaporas menjalani hukuman pidana selama enam bulan dan telah bebas.
Sementara, Humas PT TPL, yaitu Bahara Sibuea yang ikut melakukan kekerasan belum mendapat perlakuan yang sama dari kepolisian.
Kekerasan oleh Bahara Sibuea tersebut telah dilaporkan Thomson Ambarita selaku korban dengan laporan polisi nomor: STPL/84/IX/2019 tertanggal 18 September 2019.
Pada Mei 2020 Polres Simalungun sudah menetapkan Bahara Sibuea sebagai tersangka, akan tetapi hingga saat ini yang bersangkutan belum ditangkap dan ditahan, serta berkas perkaranya belum juga dilimpahkan ke kejaksaan.
Untuk itu kami meminta perhatian pemerintah pusat menyelesaikan persoalan tanah di Sihaporas
Ketua GMKI Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, May Luther Sinaga dalam orasinya mengatakan, kasus kekerasan yang dialami masyarakat adat Sihaporas hampir satu tahun terkesan dibiarkan.
Dia menyebut, ada kesan hukuman hanya berlaku kepada masyarakat kecil dan tidak kepada investor.
Kepala Kepolisian Resor Simalungun AKBP Agus Waluyo saat menerima massa aksi, Senin, 31 Agustus 2020. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)"Kami marasa ada permainan di balik kasus ini. Karena itu kami meminta polisi serius menangani kasus kekerasan Humas PT TPL," katanya.
Dia menambahkan, peristiwa yang berawal dari kasus sengketa lahan di Kabupaten Simalungun ini juga banyak terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.
Oleh karena itu dia meminta agar persoalan konflik di Sihaporas mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Konflik agraria yang tak terselesaikan ini karena ketimpangan dari sumber daya alam. Dari zaman kolonial sampai sekarang masih terjadi di berbagai daerah. Untuk itu kami meminta perhatian pemerintah pusat menyelesaikan persoalan tanah di Sihaporas,” ujarnya.
AMMA terdiri dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Komunitas Pomparan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, Aliansi Masyarakt Adat Nusantara Wilayah Tano Batak, Bakumsu, PMKRI, GMKI, GMNI, dan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila kemudian menyampaikan tuntutan, yakni agar Polres Simalingun segera menangkap dan menahan Humas PT TPL Bahara Sibuea, dan segera melimpahkan berkas perkara yang bersangkutan ke Kejaksaan
Mendesak Polres Simalungun supaya bertindak profesional dalam melakukan pegamanan terhadap aksi-aksi dalam perjuangan masyarakat adat di Kabupaten Simalungun, menghentikan aktivitas PT TPL di wilayah adat masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan, karena tindakan PT TPL yang merampas wilayah adat tersebut merupakan pelanggaran hukum.
Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo yang menerima massa aksi, meminta agar diberi waktu untuk mempelajari lebih dalam lagi kasus tersebut dengan alasan karena baru dua bulan ditempatkan di Polres Simalungun.[]
