Jakarta - Peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas kerusuhan demo 22 Mei 2019.
“Saya pikir yang harus bertanggung jawab adalah para elite kubu 02 yang senantiasa mengobarkan api kebencian melalui tuduhan curang, rekayasa, dan lain sebagainya,” ujar Wasisto kepada Tagar, Rabu 22 Mei 2019.
Apalagi pernyataan-pernyataan yang cenderung kontroversial seperti istilah people power yang menggaungkan adalah anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga sekaligus politikus senior PAN Amien Rais.
Wasisto menilai hal-hal tersebut membuat konflik mengalami eskalasi hingga berujung aksi anarkis.
“Saya pikir di sini ada semacam eskalasi konflik yang awalnya hanya aksi damai dan kemudian jadi aksi anarkis,” ujar Wasisto.
Aksi anarkis ini pun menurut dia tak bisa dipungkiri adalah tanggung jawab dari elite politik pasangan paslon 02. Karena, Prabowo-Sandiaga terus menerus melontarkan narasi sejak awal melalui berbagai tuduhannya.
“Jelas, karena kebanyakan pernyataan para elite 02 itu kontroversial daripada mendorong persatuan rakyat,” sambungnya.
Saya pikir yang harus bertanggung jawab adalah para elite kubu 02
Jika sudah seperti ini, pria yang tengah menempuh pendidikan pascasarjana ini menyarankan elite politik dari kubu Prabowo-Sandiaga turun tangan. Agar situasi dan kondisi mereda dan kondusif.
“Kalau seperti ini harusnya para elite kubu 02 ini turun tangan meredakan situasi, agar kondusif dan bukan hanya terus menerus mengeluarkan pernyataan emosional,” pungkasnya.
Lantas, ke manakah elite politik paslon 02? Tagar berusaha menghubungi salah satu elite politik dari paslon 02, yaaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Hingga berita ini tayang belum ada tanggapan terkait aksi massa ini.
Hasil Pilpres
Pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa 21 Mei 2019 dini hari, tidak disambut baik oleh sejumlah masyarakat. Kondisi ini memicu demo 22 Mei 2019.
Mereka melakukan aksi protes atas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf sebesar 55,50 persen yang lebih besar dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 44,50 persen.
"Kami pihak pasangan capres-cawapres 02 menolak semua hasil rekapitulasi suara Pilpres yang diumumkan KPU pada Selasa dini hari tadi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa 21 Mei 2019.
Prabowo menyebut kecurangan yang terjadi merupakan proses perampasan dan pemerkosaan demokrasi. Maka, dia menyerahkan penentuan hasil Pemilu, terutama Pilpres pada pada rakyat.
“Kalau proses perampasan dan pemerkosaan ini berjalan terus, maka rakyat yang akan menentukan. Hanya rakyat yang akan menentukan. Selama rakyat bersama, jangan khawatir, saya akan bersama rakyat. Selalu bersama rakyat hingga titik darah saya yang terakhir,” tandas Prabowo.
Tak lama berselang, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akan mengajukan gugatan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan mempersiapkan materi gugatan.
"Rapat hari ini memutuskan pasangan calon Prabowo-Sandiaga akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa 21 Mei 2019.
Dia mengatakan dalam beberapa hari ini, pihaknya akan mempersiapkan materi gugatan sesuai tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK.
Menurut Dasco, ada berbagai pertimbangan yang sangat krusial untuk diajukan ke MK misalnya perbedaan perhitungan suara yang sangat signifikan.
Akan tetapi arus bawah terus bergejolak. Pasca pengumuman KPU Pilpres 2019, massa yang tidak puas pengumuman KPU menggelar demo di depan Gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Selasa 21 Mei 2019. Demonstrasi ini berakhir ricuh hingga memakan enam korban jiwa.
Demo berlangsung hingga keesokan harinya, Rabu 22 Mei 2019. Kerusuhan ini meluas dari Tanah Abang, Petamburan hingga kawasan Slipi Kemanggisan. []
Baca juga:
