Bandung - Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya delapan kabupaten yang dipastikan menggelar Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan akan dilaksanakan pada September 2020.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, Rifqi Ali Mubaroq mengatakan delapan kota dan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 tersebut antara lain, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Tasikmalaya.
"Karena waktu dan wilayah sudah ditetapkan, kami (KPUD Jabar) menyampaikan kepada delapan kabupaten dan kota agar segera koordinasi dengan pemerintah daerah dan kabupatennya untuk menyiapkan persiapan," tuturnya saat ditemui di kantor KPUD Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Kamis 13 Juni 2019.
Baca juga: KPU Umumkan Jadwal Pilkada Serentak 2020
Persiapan yang dimaksud jelas Rifqi, diantaranya yang paling utama adalah persiapan anggaran untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak. Anggaran ini bukan anggaran dukungan semata, tetapi dukungan pelaksanaan yang dibebankan sepenuhnya dari APBD kota dan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Artinya, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini bukan dari APBN.
"Segera berkoordinasi dengan Pemda kota dan kabupaten untuk menyiapkan anggaran kebutuhan Pilkada serentak 2020 nanti. Setelah ada kepastian anggaran, baru ke persiapan lainnya," jelasnya.
Aturan soal Pilkada serentak 2020 ini masih menunggu KPU RI, karena segala sesuatu termasuk aturan yang akan diberlakukan pada Pilkada ini dari KPU RI.
Setelah anggaran dari APBD kota dan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 sudah ditetapkan. Maka persiapan selanjutnya adalah regulasi pelaksanaan. Sejauh ini KPUD Jawa Barat masih menunggu KPU RI terkait aturan Pilkada serentak, apakah akan menggunakan aturan lama atau aturan baru.
Baca juga: 270 Daerah Mengikuti Pilkada Serentak 2020
Apabila anggaran dan regulasi sudah ada penetapan atau persetujuan, maka persiapan yang harus diperhatikan adalah aspek logistik. Nantinya, logistik sangat tergantung dengan penetapan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak.
"Aspek logistik, proses pengadaan dan lainnya itu nanti tergantung anggaran yang muncul. Baru bisa proses pengadaan bisa muncul," ujar Rifqi.
Oleh karena itu kata Rifqi, kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 harus mulai menyusun anggaran kebutuhan dari sekarang. Mulai menyusun seperti, pengadaan logistik, honor untuk penyelenggara Pemilu, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Termasuk untuk kegiatan pelaksanaan, tahapan sosialisasi. Kemudian, untuk pemuktahiran data pemilih, bimbingan teknis (bimtek) dan lain-lain," kata Rifqi.
Baca juga: Gubernur Kalsel Ajukan Dana Cadangan Pilkada 2020
Mengingat pelaksaan Pilkada serentak sudah ditentukan akan digelar pada September 2020. Maka, persiapan tahapan dan pelaksanaan harus segera disusun mulai sekarang atau dengan kata lain dipersiapkan satu tahun sebelumnya.
"Asumsinya, Bulan September menjadi bulan kesembilan, maka pada Desember 2019 harus sudah persiapan atau paling bagus September 2019 sudah mulai persiapannya," jelasnya.
Adapun mengenai pendaftaran calon kepala daerah yang akan menjadi peserta Pilkada serentak, tersebut belum bisa ditentukan waktunya saat ini karena itu sudah masuk tahapan.
"Mungkin lebih ke asumsi ya, kalau september 2020 pelaksanaanya, kemungkinan besar pendaftaran pencalonan itu dimulai Februari 2020. Tapi kembali lagi itu belum pasti karena masih menunggu penetapan dari KPU RI karena Pilkada 2020 ini dilaksanakan serentak," tutup dia. []
Baca juga: 23 Daerah Gelar Pilkada 2020 di Sumut
