Jakarta - Meski kalah dan diprediksi tak lolos ke Senayan, calon anggota legislatif (Caleg) Partai NasDem Davin Kirana, dispekulasikan bakal mengisi pos Menteri Perhubungan (Menhub) yang saat ini masih ditempati Budi Karya Sumadi. Kabar ini viral di linimasa WhatsApp, Davin tercatat masuk susunan menteri Kabinet Indonesia Kerja (KIK) periode pemerintahan 2019-2024.
Mengenai wacana tersebut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai kapabilitas Davin belum mumpuni untuk menduduki posisi Menhub. Namun yang sulit, apabila menakar deal-deal politik. Semuanya yang tidak mungkin, bisa saja terjadi.
"Tetapi secara politik itu susah karena di-endorse oleh Nasdem. Jadi persoalannya itu karena dia caleg Nasdem, dia gagal (ke DPR), dia tidak terpilih, lalu sekarang di-endorse jadi calon menteri. Tetapi kalau secara politik bukan soal layak atau tidak layak karena politik itu soal siapa yang mendukung," kata Ujang saat dikonfirmasi Tagar melalui sambungan telepon, Jumat sore 5 Juli 2019.
Baca juga: Potensi Posisi Menteri Milenial di Era Jokowi
Oleh sebab itu, ia menyarankan dalam hal ini pemerintah, harus melihat track record calon menteri berdasarkan kepribadian dan pengalaman. Tindakan nepotisme untuk mengisi jabatan strategis di kementerian tidak dapat dibenarkan.
"Ada indikator-indikator atau ada parameter-parameter yang harus kita nilai untuk menjadi seorang menteri. Jadi tidak boleh, dia anaknya Si A atau anaknya Si B, karena itu akan mengurangi nilai keahlian atau profesional dari seseorang. Namun kalau seandainya dia ahli (Davin) itu sah-sah saja," jelasnya.
Senada dengan Ujang, Peneliti Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati memandang Davin belum layak diorbitkan menjadi menteri milenial Jokowi. Di samping usianya yang relatif muda namun dalam pengalaman bekerja masih abu-abu.
Saya pikir masih terlalu muda tuk bisa mengerti kompleksitas masalah transportasi di Indonesia. Alokasi Menhub sebaiknya dari kalangan professional.
Davin Kirana merupakan putra mahkota Rusdi Kirana, diketahui sebagai pendiri Lion Air yang saat ini menjabat juga sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dan sempat dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Mencoba peruntungan masuk dunia politik, Davin Kirana bereskpektasi tinggi, membidik satu kursi untuk masuk sebagai anggota DPR RI. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Davin tercatat sebagai Caleg NasDem di daerah pemilihan (Dapil) II DKI Jakarta yang meliputi daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri.
Suara Davin dalam pencoblosan menyusut usai Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian memutuskan untuk mengikuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penghitungan surat suara metode pos di Kuala Lumpur, Malaysia. Surat suara yang datang usai tanggal 15 Mei 2019 dinilai tak sah.
Baca juga: Yenny Wahid Disebut Bakal Jadi Menteri Sosial
Diketahui, sebagian surat suara yang datang setelah 15 Mei 2019, berisi pemilih yang mencoblos Caleg Davin Kirana dari Dapil II DKI Jakarta. Semula dia memperoleh 31.238 suara di Kuala Lumpur dengan mengikutkan surat suara yang datang ke PPLN usai 15 Mei 2019. Namun, usai rapat pleno nasional antara KPU dan Bawaslu, disepakati tak menghitung surat suara yang datang ke PPLN usai 15 Mei 2019.
Mengenai kasus Davin di Malaysia, Ujang memandang akan menjadi persoalan besar bila nantinya anak Bos Lion Air itu menjabat instan di kursi Menhub. Maka itu menurutnya, perlu bagi pemerintah mengkaji secara mendalam calon suksesor Budi Karya Sumadi.
Cari calon menteri yang lain lah, yang integritasnya bagus, berprestasi kan jauh lebih banyak. Yang terpenting cari rekam jejaknya, sehingga publik tidak bertanya-tanya, sehingga publik tidak mendelegitimasi. Saya menilainya dia (Davin) kurang mampu kalau di Menteri Perhubungan. Karena itu kementerian strategis yang harus di kuasai oleh ahlinya," ucapnya.
Sebelum Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Menhub, dalam catatan Ujang, track record-nya adalah sempat menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pembangunan Jaya Ancol dan Direktur Utama Angkasa Pura II yang masuk dalam jajaran BUMN.
"Ciri penting yang harus menjadi pengalaman untuk menjadi seorang menteri, jangan sampai bosnya pengusaha atau bapaknya pengusaha, orang banyak duit, orang sukses, atau yang mendukung pemerintahan lalu anaknya main masuk-masukan saja itu repot nantinya," ucapnya.[]
