Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengunjungi Polda Metro Jaya (PMJ) untuk memastikan penangkapan terhadap para pedemo yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berjalan sesuai prosedur.
Dalam kesempatan itu, Adian juga mengecek apakah para pedemo yang ditahan mengalami penganiayaan oleh polisi atau tidak.
Saya minta mereka buka masker, kita periksa wajahnya tidak ada bekas lebam. Saya minta buka bajunya. Saya mau pastikan aja gitu loh.
Adian menyampaikan, dirinya belum bertemu dengan semua pedemo yang ditahan di PMJ. Namun, kata dia, sejauh ini proses penahanannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Baca juga: A3: Arya dan Adian Ditanya Aiman
Dia pun mengaku bertanya kepada para pedemo yang ditahan, apakah hak-hak hukum mereka terpenuhi atau tidak.
"Tadi saya tanya satu persatu apakah di sini dipukuli, dianiaya, jawaban mereka tidak. Saya minta mereka buka masker, kita periksa wajahnya tidak ada bekas lebam. Saya minta buka bajunya. Saya mau pastikan aja gitu loh," ujar Adian saat ditemui wartawan, Jumat, 8 Oktober 2020.
Menurutnya, terlepas dari perbedaan pandangan ihwal Omnibus Law UU Cipta Kerja, hak-hak setiap warga negara tetap harus dipastikan terjamin.
Baca juga: Adian Napitupulu Pastikan Pedemo Ditangkap Sesuai Prosedur
"Saya berpikir bahwa tugas saya harus memastikan semua proses penahanan, penangkapan, dan sebagainya sesuai dengan prosedur hukum," ucapnya.
Diketahui, demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut berjalan masif hampir di seluruh Indonesia kemarin, Kamis, 8 Oktober 2020.
Aksi turun ke jalan ini merupakan rangkaian mogok nasional dan protes yang dilakukan kelompok buruh hingga mahasiswa dan pelajar usai UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR, Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Adapun, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau dalam hal ini partai yang menyetujui Omnibus Law UU Cipta Kerja di antaranya PDI-Perjuangan, Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara partai politik yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). []
