Bantul - Lurah di Bantul dipusingkan dengan urusan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Penerima bantuan Bansos ini tidak jelas dan dirasa tidak tepat sasaran.
Lurah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Ani Widayani mengatakan, data yang diterima pada Rabu 29 April lalu itu tidak kalah rancu dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang sempat dikeluhkannya. Kali ini Pemdes tak punya hak untuk verifikasi.
"Ada 521 nama yang masuk dan ini lebih amburadul dari DTKS. Karena mayoritas ada PNS, pensiunan, lalu orang-orang kaya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun juga dapat," katanya ketika dihubungi Kamis 30 April 2020.
Ani khawatir saat dana tersebut benar-benar turun, akan timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Akhirnya, perangkat desa, dukuh, maupun RT, yang terkena dampak karena dicurigai oleh para warganya sendiri.
"Warga yang tidak lolos verifikasi dari DTSK, pasti cemburu, karena mereka (perekonomiannya) di bawah yang dapat BST (Bantuan Sosial Tunai). Jadi, diverifikasi tak lolos, tapi yang atasnya malah dapat dari pusat," ucapnya.
Sedangkan masyarakat tidak tahu bahwa data penerima Bansos adalah benar-benar data yang diberikan oleh Kemensos dan tidak ada yang mengotak-atik data tersebut.
"Masyarakat pasti tidak mau tahu kalau ini yang mendata dari kementerian. Tahunya pasti ya dari RT, dukuh, atau lurah, karena datangnya bersamaan dengan BLT Dana Desa. Pasti, itu nanti dikira kami yang mendata," ungkap Ani.
Ani yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul itu pun mengungkapkan, pihaknya sudah menyelesaikan proses verfikasi data penerima BLT Dana Desa lewat Musyawarah Desa (Musdes) di kantor setempat.
"Dari DTKS untuk BLT Dana Desa itu penerimanya ada 583 jiwa. Tapi, setelah kami verifikasi, hanya tersisa 111 saja. Artinya, kebenaran data itu hanya 19 persen yang memenuhi syarat penerima bantuan," ungkapnya.
Masyarakat pasti tidak mau tahu kalau ini yang mendata dari kementerian.
Ani juga menjelaskan, sebelum menerima DTKS, Pemdes sudah melakukan pendataan sendiri sesuai 14 kriteria kemiskinan dari Kemensos RI, yang jumlahnya 105 jiwa. Sehingga, jika ditotal, penerima bantuan di Desa Sumbermulyo mencapai 234 orang.
"Ketika kita nominalkan, 234 dikalikan Rp 1,8 juta, ada Rp 421 juta. Artinya, baru 26,5 persen dari dana desa kita, sementara batas maksimalnya 35 persen. Tapi, kalau 583 dari DTKS itu dipaksakan semua, bisa bangkrut kita, amburadul," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis menyebutkan, Pemkab Bantul membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi keluarga yang terdampak Covid-19 di Bantul. Kartu tersebut senilai uang Rp 200.000. "Di Bantul terdapat 20.469 Kepala Keluarga (KK) yang menerima KKS. Mereka adalah KK miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) yang belum pernah menerima bantuan sembako.
"Kartu Keluarga Sejahtera yang saat ini dari Kementerian Sosial untuk program penanganan Covid-19, Bantul mendapatkan 20.469 kartu," katanya pada Senin 27 April 2020.
Teknisnya kartu itu dapat ditukarkan dengan sembako di warung-warung yang sudah bekerja sama dengan Pemkab Bantul. Jika diuangkan kartu tersebut bernilai Rp 200.000. "Jadi setiap keluarga yang berhak akan mendapatkan kartu ini satu bulan sekali terhitung dari hari ini dan sembilan bulan kedepan atau Desember 2020. Kartu ini berbeda dengan Bantuan Non Tunai (BTN)" ucap Helmi.
Meskipun jumlah masyarakat penerima KKS tentu belum semuanya, namun dia berpesan agar jangan sampai pembagian bantuan ini menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pasalnya Kementerian Sosial juga akan segera mengeluarkan program bantuan tunai lainnya. []
