Dana PEN, BUMN Dikhawatirkan Gagal Bayar Utang

Pemerintah mengucurkan dana dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional ke sejumlah BUMN sebagai bentuk kekhawatiran terhadap utang BUMN.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra. (Foto: garuda-indonesia.com)

Mataram - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah pemerintah memberikan kucuran dana dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel sebagai bentuk kekhawatiran terhadap utang BUMN yang semakin membebani negara.

"Misalnya Garuda punya utang Rp32 triliun dan Krakatau Steel Rp 30 triliun. Khawatir tanpa suntikan APBN akan ada BUMN yang gagal bayar utang. Jadi, uangnya lari ke situ dulu," ucap Bhima kepada Tagar, Jumat, 17 Juli 2020. 

BUMN yang besar pun banyak bermasalah karena penugasan dari pemerintah.

Baca Juga: BUMN Dapat Dana PEN, Swasta Minta Modal Kerja  

Menurutnya, dalam pemberian dana talangan kepada BUMN, pemerintah mempertimbangan kepercayaan pasar dan kreditur utang. "Apabila BUMN yang besar default atau gagal bayar maka akan terjadi dampak sistemik baik ke jasa keuangan maupun ke sektor terkait lainnya," katanya.

Selain untuk menyelamatkan BUMN penerima dana PEN, kebijakan tersebut juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjaga stabilitas dan roda ekonomi negara, terutama di masa pandemi Covid-19.

"BUMN yang besar pun banyak bermasalah karena penugasan dari pemerintah. Pemerintah yang kasih tugas, kalau bermasalah nanti kepercayaan ke pemerintah ikut luntur. Itu yang harus diselamatkan versi pemerintah," ucap ekonom peraih gelar master dari Universitas Bradford, Inggris.

PT Krakatau SteelPabrik baja PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. (Foto: PT Krakatau Steel)

Sebelumnya, rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis, 16 Juli 2020, telah memutuskan untuk memberikan dana talangan, pencairan utang pemerintah kepada BUMN dan penyuntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Krakatau Steel dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Dana pinjaman pemerintah kepada BUMN diberikan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) dalam jangka 3 tahun," ujar Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra menuturkan, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menopang keuangan perseroan di masa pandemi Covid-19. "Kami ingin memastikan bahwa manajemen harus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa memastikan perusahaan ini bisa dijaga keberlangsungannya," ucapnya.

Irfan mengusulkan obligasi konversi memiliki tenor tiga tahun, atau jatuh tempo pada 2023. Hal itu dilakukan agar memberi kesempatan bagi manajemen BUMN penerbangan itu ntuk memperbaiki fundamental.

Simak Pula: Ini Daftar BUMN Penerima Dana PEN Rp 151,1 Triliun

"Kami mintanya (tenor) selama-lama mungkin. Tapi, tiga tahun itu menurut kami mesti diberi kesempatan dan mandat manajemen untuk juga bekerja keras... Kami harap dana talangan ini bisa secepatnya sehingga bridging loan tak terlalu lama," ujar dirut lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Berita terkait
Pengamat Bongkar Alasan Pemerintah Suntik Modal BUMN
Pemerintah fokus untuk memacu kembali aktivitas ekonomi dalam kondisi normal baru. Niatan tersebut dibuktikan melalui gelontoran Rp 151,1 triliun
Manfaatkan Covid-19, 7 Perusahaan BUMN dapat Bantuan
Anggota Badan Anggaran DPR mencatat setidaknya 7 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mendapat bantuan.
Ini Daftar BUMN Penerima Dana PEN Rp 151,1 Triliun
Pemerintah menyiapkan dana tidak kurang dari Rp 151,1 triliun guna mengakselerasi kegiatan usaha sejumlah BUMN
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.