Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan keputusan pemerintah untuk memberikan suntikan modal kepada sejumlah perusahaan plat merah dimaksudkan untuk mempelopori kegiatan ekonomi imbas pandemi.
“Tentu ini cara pemerintah agar BUMN-BUMN ini didorong menjadi pionir bagi reaktivasi kegiatan usaha setelah sempat terpukul akibat Covid-19,” ujarnya kepada Tagar, Kamis, 16 Juli 2020.
Toto memberi contoh kasus pada BUMN konstruksi Hutama Karya (HK). Dalam pandangannya, HK dianggap memerlukan belanja modal yang cukup tinggi untuk melanjutkan beberapa proyek strategis nasional, seperti pengerjaan Tol Sumatera.
“Bukti Hutama Karya membutuhkan modal adalah dengan rencana perusahaan melepas surat utang atau global bond,” tuturnya.
Lebih lanjut, akademisi itu juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyelamatkan sektor ekonomi kecil lewat pengalokasian dana pada dua BUMN tertentu.
“Contoh lain yang bisa dilihat adalah soal Bahana Holding yang jelas diminta untuk stimulus perekonomian masyarakat bawah lewat KUR [kredit usaha rakyat], yang membidik penjaminan kredit kecil bisa diperluas lewat anak perusahaan Bahana yaitu Jamkrindo dan Askrindo,” paparnya.
Lini usaha lain yang dianggap perlu gelontoran modal pemerintah adalah sektor transportasi. Pada bidang ini, Toto melihat negara perlu hadir untuk menyelamatkan kinerja keuangan dua perusahaan transportasi milik pemerintah.
“Sektor transportasi publik jelas terpukul dengan kebijakan PSBB [pembatasan sosial berskala besar]. Yang paling utama adalah Garuda Indonesia dan PT KAI,” ucapnya.
“Sehingga bantuan perkuatan modal kerja dan PMN [penyertaan modal negara] memang dibutuhkan. Tetapi ingat, harus juga diimbangi dengan pengawasan ketat penggunaan bantuan modal kerja ini,” sambung dia.
Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir telah mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencananya memberikan sejumlah bantuan finansial bagi entitas usaha milik negara yang sedang dirundung masalah akibat pandemi. Dalam sidang yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2020, Komisi VI DPR-RI sepakat dengan pemerintah untuk melakukan beberapa treatment penyehatan BUMN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, legislator memberi restu penyuntikan dana senilai total Rp 151,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 23,65 triliun PMN, Rp 115,95 triliun utang pemerintah kepada BUMN, serta dana talangan sebesar Rp 11,5 triliun yang berbentuk investasi pemerintah.
