Yogyakarta - Presiden Joko Widodo secara resmi melarang mudik Lebaran pada tahun ini di tengah pandemi Covid-19. Pelarangan mudik dilakukan untuk memutus mata rantai Coronavirus. Lalu apa dampak yang ditimbulkan?
Pakar Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Profesor Ahmad Munawar mengatakan ada beberapa dampak yang muncul dari pelarang mudik adalah pemerintah harus memikirkan nasib masyarakat yang tidak punya penghasilan dan tidak mudik.
Untuk itu, bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. "Bansos yang diberikan bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang tidak mudik dan tidak punya penghasilan," katanya, Selasa, 21 April 2020.
Kedua, dapat dipastikan pemilik usaha angkutan jarak jauh akan mati total. Pasalnya, armadanya tidak ada yang mengangkut penumpang saat arus Lebaran. "Tapi saat ini sedang ada negosiasi dengan pemerintah tentang kompensasi kepada pemilik angkutan jarak jauh," kata dia.
Bansos yang diberikan bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang tidak mudik dan tidak punya penghasilan.
Menurut dia, meski sebelumnya pemerintah tidak melarang mudik tapi akhirnya berubah pikiran. Alasannya dampak Covid-19 jika tidak dihentikan dapat menguras anggaran negara untuk menanganinya. Seluruh sektor telah tedampak Covid-19.
"Sektor ekonomi sangat terdampak Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut," ungkap Guru Besar Teknik Sipil UGM itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kadarmanta Baskara Aji mendukung kebijakan pelarangan mudik di tengah pandemi Covid-19. Hal itu bisa membantu pemerintah daerah untuk mengontrol pendatang yang masuk ke wilayahnya. "Kalau sudah dilarang oleh pemerintah maka orang akan berpikir ulang untuk kembali ke kampung halamannya," katanya.
Ketika menjelang Lebaran tiba, jajarannya akan memperketat pendatang yang akan masuk ke Yogyakarta. Pemudik yang tiba di bandara, stasiun, atau pun terminal akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan gejala Covid-19.
"Pemudik akan dicek suhu tubuhnnya menggunakan thermo gun. Selain itu, untuk pemudik yang naik bus wajib untuk membawa surat sehat dari dokter dan pakai masker," kata Aji, sapaan akrabnya.
Aji mengatakan, larangan mudik juga berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN). Semua ASN dan keluarganya dilarang mudik. "Surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah kami teruskan ke semua instansi untuk ditaati," ujarnya. []
Baca Juga:
- Daop 6 Yogyakarta Kurangi Perjalanan KA Prameks
- Kuota Bansos Dampak Covid-19 di DIY dan Jateng
- Protokol Covid-19 Bagi 3.197 Sopir di Yogyakarta
