Jakarta - Wacana pembentukan superholding badan usaha milik negara (BUMN) masih terus bergulir. Kali ini mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan membeberkan alasan mengapa pembentukan superholding BUMN belum mendesak.
Dahlan Iskan yang menjabat menteri periode 2011-2014 menyebutkan alasn pembentukan superholding BUMN belum mendesak karena membutuhkan perombakan luar biasa mulai dari bentuk hingga kultur BUMN dan campur tangan politik yang sangat rumit.
Bukan main orang asyiknya kalau membicarakan Temasek, seolah-olah semua akan beres kalau kita seperti Temasek.
"Menurut pendapat saya superholding BUMN belum mendesak," ujar Dahlan Iskan dalam diskusi daring di Jakarta, Senin malam, 28 September 2020, seperti dikutip dari Antara.
Dahlan mengingatkan bahwa sekedar membentuk saja tidak cukup. "Ini tidak bisa masalah teknis di internal Kementerian BUMN, juga tidak bisa bahkan tingkat presiden saja melainkan harus melibatkan DPR," katanya.
Mantan Dirut PT PLN ini meminta semua pihak untuk melihat kembali bukti bahwa tidak semua negara bisa berhasil meniru langkah Temasek Singapura dalam membentuk superholding. Buktinya Malaysia gagal meniru Temasek.
"Bukan main orang asyiknya kalau membicarakan Temasek, seolah-olah semua akan beres kalau kita seperti Temasek," tutur Dahlan Iskan yang juga pendiri grup media Jawa Post.
Sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebutkan bahwa Kementerian BUMN sedang fokus memperbaiki rantai pasokan di Indonesia melalui klasterisasi dan subholding sebelum memikirkan ide superholding BUMN. "Kita jangan buru-buru mau superholding, itu ide besar memang. Tapi kita lihat dulu apakah ini efektif gak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri. Jadi masih jauh pemikiran mengenai superholding," ucapnya menanggapi komentar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pembentukan superholding BUMN. []
- Baca Juga: Pakar Bandingkan BUMN RI dan Malaysia, Ini Katanya
- Ahok Minta Kementerian BUMN Bubar, Dahlan Iskan: Butuh 10 Periode Presiden
