Pakar Bandingkan BUMN RI dan Malaysia, Ini Katanya

Eksistensi Kementerian BUMN semakin dipertanyakan dalam situasi kekinian. Pengamat korporasi lantas membandingkan dengan negara tetangga Malaysia
Pegawai PT Pertamina (Persero). (Foto: Instagram/@pertamina)

Jakarta – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto mengatakan terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara korporasi milik negara di Indonesia dengan di Malaysia. Salah satu yang dia soroti adalah soal pucuk pimpinan lembaga yang menaungi sejumlah BUMN tersebut.

“Di Malaysia super holding Khazanah di pimpin oleh seorang chairman yang merupakan Ex-officio dijabat Perdana Menteri .Tujuannya supaya menghindari intervensi dari pihak manapun,” ujarnya kepada Tagar, Kamis, 17 September 2020.

Toto menambahkan, chairman kemudian menunjuk siapa yang akan bertugas menjadi chief executive officer (CEO) Khazanah.

“Jadi, tidak ada semacam Kementerian BUMN di Malaysia, fungsi tersebut sudah digantikan oleh super holding Khazanah ini,” tutur pria yang juga tercatat sebagai akademisi Universitas Indonesia itu melanjutkan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Toto terkait dengan statement Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN.

Sementara di Indonesia, kata Toto, ide merubah pengelolaan dari model birokrasi seperti Kementerian BUMN ke model super holding seperti Temasek bukan barang baru. Dalam catatannya, sejak zaman Sofyan Djalil sebagai Menteri BUMN hingga ke era Rini Soemarno hal tersebut sudah bergulir.

“ Dan rintisan hal tersebut sudah disiapkan dengan fondasi membuat beberapa holding sektoral di era Rini. Tujuannya pada saat holding sektoral sudah established, maka kemudian akan dibentuk super holding BUMN yang disebut Indonesia Incorporation,” jelasnya.

“Nah, kondisi di masa Erick Thohir tujuan ini agak direm. Maksudnya Kementerian BUMN tidak lagi kejar ide super holding sebagai prioritas . Namun lebih optimalkan holding yang sudah ada, dan beberapa BUMN lain dalam model cluster yg disebut sub-holding,” sambung dia.

Toto lantas melihat arah kebijakan Menteri BUMN saat ini adalah lebih mengoptimalkan keberlanjutan dan kesinambungan produksi, baik dari sektor hulu ke hilir.

“Jadi pendekatannya sekarang adalah bagaimana pemerintah menerapkan skema berbasis value chain. Ini semua nanti akan saling support kegiatan produksi dari hulu sampai dengan hilir. Contohnya bagaimana? Seperti ada klaster yang menaungi masalah energi, klaster pangan, dan sebagainya,” tutup dia.

Berita terkait
Usai Jengkel, Ahok Temui Menteri BUMN Erick Thohir
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama menemui Menteri BUMN Erick Thohir guna berdiskusi soal kondisi perusahaan migas negara
Ahok Agresif Biar Erick Thohir Tidak Besar Kepala
Pengamat menilai telah terjadi langkah perimbangan pengaruh atas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Ahok Usul Soal Indonesia Incorporation, Apa Sih Itu?
Setelah menjabarkan kondisi terkini di tubuh Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan kosep Indonesia Incorporation