Daftar Nama Dubes RI untuk Negara Sahabat yang Dilantik Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBBP) RI. Berikut daftar nama lengkap dan tugasnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik para Dubes LBBP RI untuk sejumlah negara sahabat, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020. Berikut daftar nama lengkapnya. (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Oktober 2020. 

Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

Dalam pelantikan hari ini, Presiden Jokowi sekaligus mengambil sumpah para dubes yang dilantiknya.

Baca juga: Optimisme Jokowi Ekonomi Indonesia Segera Pulih

"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi, mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada 12 dubes RI, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober 2020.

Baca juga: Tangkal Hoaks, Fadjroel: Presiden Jokowi Minta Kami Blusukan

Berikut nama 12 Dubes LBBP RI yang telah dilantik Presiden Jokowi:

1. Drs. Dindin Wahyudin, D.E.A., sebagai dubes LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone, berkedudukan di Dakar;

2. Drs. H. Roem Kono, M.IPOL., sebagai dubes LBBP RI untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo;

3. Dewi Savitri Wahab, S.S., M.A., sebagai dubes LBBP RI untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen;

4. Nana Yuliana, M.A., Ph.D., sebagai dubes LBBP RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, berkedudukan di Havana;

5. Heri Akhmadi, sebagai dubes LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, berkedudukan di Tokyo;

6. Elmar Iwan Lubis, S.H., sebagai dubes LBBP RI untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad;

7. Iwan Bogananta, sebagai dubes LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, berkedudukan di Sofia;

8. Drs. Jose Antonio Morato Tavares, M.A., sebagai dubes LBBP RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, berkedudukan di Moskow;

9. Dr. Desra Percaya, sebagai dubes LBBP RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), berkedudukan di London;

10. Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat, sebagai dubes LBBP RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger;

11. Drs. Lutfi Rauf, M.A., sebagai dubes LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo;

12. Rachmat Budiman, S.H., sebagai dubes LBBP RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UN-ESCAP berkedudukan di Bangkok. []

Berita terkait
Fraksi PKS: Jokowi Minta Kerja Cepat Bentuk UU Cipta Kerja
Fraksi PKS DPR mengatakan, kisruh mengenai Omnibus Law bermula dari permintaan Presiden Jokowi agar pembahasan UU Cipta Kerja dikebut.
Nuansa Kental Jawa Klasik Gedung Milik Jokowi di Solo
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memiliki gedung bernuansa klasik yang disewakan untuk pesta di Solo. Saat ini gedung itu dikelola oleh Gibran.
Jokowi ke Dokter IDI: Tetaplah Menjadi Penjaga Harapan
Presiden Joko Widodo menyebut perjuangan dan peranan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak hanya sebatas pada memadukan segenap potensi dokter.
0
Penjelasan Kementerian ATR/BPN Soal Reforma Agraria
Reforma Agraria adalah program Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.