Limapuluh Kota - Dampak pemberlakuan lockdown lokal di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta membuat para perantau asal Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, terpaksa mudik lebih dulu meninggalkan daerah tersebut di tengah ancaman wabah corona (covid 19).
Saat ini, sudah ada sekitar 2.834 perantau kita pulang kampung ke wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.
Pasalnya, pembatasan sosial atau social distancing membuat sejumlah warga asal Ranah Minang yang bekerja di perantauan tidak lagi bisa beraktivitas. Sehingga mereka memilih pulang ke kampung halaman, agar bisa bertahan hidup. Kini para perantau sudah berada di rumah masing-masing.
"Saat ini, sudah ada sekitar 2.834 perantau kita pulang kampung ke wilayah Kabupaten Limapuluh Kota," kata Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi kepada wartawan melalui konferensi pers online bersama awak media, Selasa, 31 Maret 2020.
Data perantau yang pulang kampung, kata Irfendi, didapat Pemkab berdasarkan pendataan yang dilakukan tim kesehatan di nagari-nagari. Warga asal Limapuluh Kota yang baru pulang, dilakukan pengecekan kesehatan termasuk ketika melewati daerah perbatasan seperti di posko penanganan covid 19 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Adapun perantau yang pulang ke daerah lain tidak didata oleh pemkab. Pemantauan kesehatan yang prioritas dititikkan di lokasi perbatasan serta ada juga yang jemput bola ke rumah perantau. Itu dilakukan guna meminimalisir penyebaran virus corona.
"Khusus pendatang dilakukan pemantauan, agar tidak menularkan virus ke penduduk lokal. Hingga kini, masyarakat Limapuluh Kota yang masuk dalam kategori ODP sebanyak 39 orang dan PDP 4 orang," tuturnya.
Mengenai pemeriksaan kesehatan di batas kabupaten, Irfendi mengakui, mereka kini masih kekurangan peralatan medis, terutama Alat Pelindung Diri (APD). Karena alasan itu, jajarannya sempat membatasi pemantauan kesehatan dan hanya memberlakukan pemeriksaan satu lapis, yakni di posko pencegahan covid-19 perbatasan Sumbar-Riau tepatnya di nagari Tanjuang Bolik.
"Mengingat penjagaan batas provinsi ini skopnya, kita berharap Pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan dan perhatian kepada fasilitas pemantauan tapal batas," katanya.
Anggota DPRD Limapuluh Kota Fraksi Gerindra Khairul Apit mengaku khawatir dengan potensi penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, jika tidak dilakukan pemantauan yang maksimal oleh pemerintah daerah. Ia meminta, Pemkab Limapuluh Kota lebih proaktif dan serius menangangi dampak virus corona.
"Tidak hanya potensi penyebaran yang terbuka lebar, jika tidak ditangani secara terukur. Banyak dampak lain, seperti persoalan ekonomi masyarakat akibat dampak pembatasan sosial. Masalah ekonomi ini harus ada solusi, jangan sampai tidak diperhatikan," katanya. []
