Pesisir Selatan - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, mengakui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di 2020 tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Sampai Juni realisasi masih terkonfirmasi sangat rendah. Hingga akhir tahun agaknya memang sulit tercapai.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pessel Hadi Susilo mengatakan, lemahnya penerimaan sektor pariwisata tidak terlepas dari upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal itu tidak hanya terjadi di Pessel, melainkan juga berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia.
"Ya, kami akui itu. Sampai Juni realisasi masih terkonfirmasi sangat rendah. Hingga akhir tahun agaknya memang sulit tercapai," katanya kepada Tagar di Painan, Selasa, 4 Agustus 2020.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, Pemkab Pessel mematok realisasi PAD sektor pariwisata sebesar Rp 2,5 miliar atau sama dengan target tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan data Dinas Pariwisata, hingga Juni 2020, realisasi masih sekitar Rp 80 juta.
Akibat upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19, Pemkab menutup seluruh destinasi wisata. Penutupan seluruh objek dilakukan terhitung mulai Maret 2020. Padahal, seluruh PAD sektor pariwisata masih bergantung pada retribusi masuk kawasan.
Selain itu, sejak 2020, Pemkab juga telah menghapuskan retribusi masul kawasan wisata bahari terpadu (KWBT) Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan. Upaya itu guna mendongkrak tingkat kunjungan, sehingga berdampak pada sektor ekonomi lainnya.
"Ini merupakan usul dari warga sekitar kawasan," terangnya.
Padahal, selain kawasan Pantai Carocok Painan, KWBT Mandeh sebelumnya berkontribusi hingga Rp 350 juta terhadap PAD pariwisata. Sementara, beberapa objek yang masih diberlakukan pungutan masih belum bisa memberikan kontribusi sesuai harapan seperti Air Terjun Bayang Sani dan Jembatan Akar, misalnya.
Namun, pasca penerapan new normal, sebut Hadi, Pemkab Pessel kini kembali membuka seluruh destinasi, namun belum memberlakukan pungutan atau retribusi pada wisatawan. Hal itu guna kembali mendongkrak timgkat kunjungan ke daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu.
Pemerintah daerah rencananya kembali memberlakukan retribusi masuk pada semua destinasi setelah perubahan APBD 2020. "Nanti sekaligus akan dibahas juga di situ tentang perubahan target penerimaan dan pendapatan daerah terhadap sektor pariwisata," katanya.
Kendati demikian, ia hingga akhir tahun pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan target PAD pariwisata. Adapun salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggratiskan retribusi masuk kawasan, sebelum diberlakukan kembali pungutan.
Kemudian, melakukan pembenahan di kawasan wisata. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola hingga menggenjot promosi destinasi melalui berbagai kegiatan dan pertemuan dengan pelaku usaha sektor pariwisata seperti ASITTA.
Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak April-Mei 2020, tidak ada satu pun kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat. Kondisi itu berbanding terbalik dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. [PEN]
