UNTUK INDONESIA
Cipayung Plus Nilai Bansos di Karawang Lamban
Cipayung Plus cabang Karawang mempersoalkan kinerja Pemerintah Daerah Karawang terkait distribusi bantuan sosial yang lamban.
Kelompok oganisasi mahasiswa ekstra kampus Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan KAMMI cabang Karawang. (Foto: Istimewa)

Karawang - Kelompok oganisasi mahasiswa ekstra kampus Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan KAMMI cabang Karawang mempersoalkan kinerja Pemerintah Daerah Karawang terkait distribusi bantuan sosial yang lamban.

Dalam rilis yang diterima Tagar, Minggu, 3 Mei 2020, Cipayung Plus menyebutkan sejak awal april,  Kabupaten Karawang telah dikategorikan sebagai zona merah Covid-19 oleh Pemprov Jabar, tetapi sampai hari ini upaya percepatan penanganannya dinilai lamban.

"Pemkab memang sudah membentuk tim gugus tugas Covid-19. Hanya progres yang dilakukan masih berkutat di wilayah angka, seperti perhitungan ODP, PDP, dan pasien positif. Penilaian progres itu kami simpulkan dari berbagai pandangan masyarakat," demikian pernyataan Cipayung Plus.

Cipayung Plus sudah mencoba konfirmasi dengan mengirimi surat permohonan data yang diterima langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Karawang. Di surat itu ada 3 poin utama yang ditanyakan berkaitan dengan data progres penanganan (kesehatan), data penerima bansos, dan prediksi sekaligus langkah Pemkab ke depan terhadap dampak pandemi ini.

"Sudah 5 hari terhitung sejak surat diterima, tidak ada tanggapan yang serius dari gugus tugas kepada kami. Artinya progres kerja gugus tugas hasilnya belum signifikan," tulis Cipayung Plus dalam rilisnya.

Cipayung Plus menyoroti persoalan terkait penerima data bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Bahkan Dinas Sosial belum mampu menunjukan data itu secara terbuka. "Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru di tengah-tengah masyarakat," tulis Cipayung Plus.

Cipayung PlusSurat Cipayung Plus (Foto: Istimewa)

Mereka mengimbau agar Pemkab Karawang dapat menghimpun data secara riil dan up to date yang kemudian ditampilkan ke publik by name by address agar terwujud efektivitas dan ketepatan sasarannya.

"Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi Kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk," tulis Cipayung Plus. 

Berita terkait
GMKI Karawang Dukung Pemerintah Tangani Corona
GMKI Cabang Karawang mendukung pemerintah untuk mencegah pencegahan dan penanganan Corona.
Cellica Nurrachadiana, Bupati Wanita Pertama di Karawang
Cellica Nurrachadiana bupati perempuan pertama di Karawang, Jawa Barat. Ayahnya pecinta mobil sampai namanya diinspirasi nama mobil. Ini profilnya.
Kritik DPRD Jabar untuk Bupati Karawang
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari Partai Gerindra Ihsanudin mengkritik kinerja Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
0
Cipayung Plus Nilai Bansos di Karawang Lamban
Cipayung Plus cabang Karawang mempersoalkan kinerja Pemerintah Daerah Karawang terkait distribusi bantuan sosial yang lamban.