Jakarta - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti beberapa hal terkait anggaran penanganan virus corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat program penanganan dan pemulihan kesehatan.
Cak Imin menyatakan pemerintah harus memprioritaskan pemulihan kesehatan guna menurunkan angka orang yang terpapar Covid-19, serta menghindari munculnya klaster baru.
Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi.
"Di mana sampai saat ini belum menunjukkan penurunan jumlah orang yang posisitif terkena virus corona dan telah mencapai lebih dari 106.000 orang," kata Cak Imin dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 4 Agustus 2020.
Baca juga: Pengamat: Jangan Lalai, Aceh Darurat Covid-19
Dia berkata, pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020. Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.
"Anggaran itu diperuntukkan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 T. Perlindungan sosial sebesar RP 203,90 T. Pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 T, insentif dunia usaha sebesar Rp 123,46 T, untuk UMKM (usaha mikro kecil menengah) Rp 123,46 T. Sektor kementrian atau lembaga, dan pendapatan sebesar Rp 106,11 T. Jadi total (belanja) mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir tahun 2020," ujarnya.
Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR ini menambahkan, sekalipun Indonesia berada dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: Lagi, Dokter Terpapar Covid-19 Meninggal di Medan
"Berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19% atau Rp 136 triliun," kata dia.
Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menekankan, anggaran yang sangat besar itu harus diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial, kata dia, harus menyentuh semua masyarakat terdampak.
"Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK (pemutusan hubungan kerja) dan membuka lapangan kerja melalaui program padat karya atau lainnya," ucap Cak Imin. []
