Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menilai, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan pemerintah dalam Sidang Tahunan, 14 Agustus 2020 cukup menggambarkan komitmen dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.
“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat sasaran agar target pertumbuhan tidak melesat,” kata Muhaimin kepada wartawan, Selasa, 18 Agustus 2020.
Pembangunan sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga: Jokowi Perkuat Infrastruktur Digital dari RAPBN 2021
Muhaimin Iskandar yang belakangan lebih sering disapa sebagai Gus Ami ini menjelaskan, RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna DPR 14 Agustus 2020, secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya, meningkatan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transfromasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demografi.
"Dengan modal itu semua ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5%. Sebuah target yang sesungguhnya berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu," ucapnya.
Presiden Joko Widodo tiba di lokasi pembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay/pras.Muhaimin menambahkan, pembangunan sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan. “Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini, ” tuturnya.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurutnya , salah satunya untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun.
"Selain itu untuk UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun," ucap Muhaimin.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting, agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.
Simak Pula: Puan Minta APBN 2021 untuk Pulihkan UMKM Imbas C-19
“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawuran data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi, "tutur Cak Imin.[]
