Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan terdapat empat (4) fokus program Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021. Tentunya, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan empat program-program besar sesuai arahan Presiden Jokowi di antaranya, soal ketahanan pangan.
Itu semuanya akan menjadi prioritas, karena tujuannya adalah Indonesia bisa menarik dan membangun industri-industri manufaktur dan investasi bisa berjalan maksimal.
"Pertama, ketahanan pangan. Untuk masalah ketahanan pangan ini prioritas paling tinggi. Kita sudah mendapatkan anggarannya dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK,” kata Sri Mulyani seperti Tagar lihat dalam website Sekretariat Kabinet, Rabu, 29 Juli 2020.
Baca juga: Sri Mulyani Siapkan RAPBN 2021 Sesuai PEN dan Covid-19
Ia melanjutkan, untuk pembukaan lahan baru maupun lahan yang sudah ada, akan dilakukan oleh program-program di Kementerian Pertanian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab, bicara masalah pangan, terdapat pangan tanaman dan pangan ikan.
”Itu kita dukung sepenuhnya dan Presiden (Jokowi) sudah meminta supaya kita fokus dalam hal itu, tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tapi juga menciptakan kesempatan kerja. Karena tujuan kita untuk tahun 2021 tidak hanya growth, tapi employment atau kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, makanya itu masuk,” ucapnya.
Hal kedua, dijelaskannya bahwa Presiden Jokowi mendukung sektor industri melalui pusat-pusat kawasan industri yang ada direvitalisasi maupun dibuat baru untuk menarik capital inflow.
”Itu semuanya akan menjadi prioritas, karena tujuannya adalah Indonesia bisa menarik dan membangun industri-industri manufaktur dan investasi bisa berjalan maksimal di dalam industri. Oleh karena itu dia akan bisa menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak,” katanya.
Baca juga: Sri Mulyani Kucurkan Rp 6T ke Askrindo dan Jamkrindo
Poin ketiga, Presiden Jokowi meminta infrastruktur dan Information and Communication Technology (ICT), karena yang akan meningkatkan kemampuan produktivitas dari belanja-belanja negara bakal didukung sepenuhnya.
”Jadi ICT ini Bapak Menkominfo sudah punya program agar konektivitas dalam 4 tahun ke depan semua daerah-daerah terpencil, semua Puskesmas, semua desa, semua sekolah, madrasah, semua bisa terkoneksi. Jadi ini yang membutuhkan investasi cukup besar. Kita sama Bappenas akan mendukung. Sehingga Bapak dan ibu sekalian mau ada di manapun, di Indonesia, harusnya bisa tetap connected secara cukup merata dan kuat,” tuturnya.
Pada poin keempat, kata Sri Mulyani, prioritas presiden mencakup bidang pendidikan dan kesehatan. Sebab, jika terjadi defisit, yang naik pasti ada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sesuai mandatory, yakni 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan.
”Ini untuk Bapak Presiden (Jokowi) pendidikan kita harus betul-betul gunakan untuk memperbaiki, karena tambahan anggarannya nanti akan meningkat. Untuk dana cadangan pendidikannya itu lebih dari Rp 30 triliun sendiri dan untuk kesehatan bisa mencapai mendekati Rp 9 triliun tambahan, karena adanya tambahan defisit ini. Ini yang Bapak presiden meminta untuk difokuskan,” kata Sri Mulyani. []
