Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan akan ada pelebaran defisit anggaran imbas dari penyebaran virus corona atau Covid-19 di Tanah Air. Karena, setidaknya kata dia butuh stimulus fiskal sebesar Rp 600 triliun untuk menahan dampak corona bagi perekonomian nasional.
"Saya perkirakan stimulus yang signifikan dan bisa menghasilkan situasi cukup baik sebesar Rp 600 triliun hingga Rp 1.000 triliun. Mungkin pelebaran defisit anggaran bisa di atas lima persen," ujar Fadhil Hasan melalui teleconfrence di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2020 seperti dilansir dari Antara.
Tapi, ketika terjadi pelebaran defisit anggaran, menurutnya harus ada payung hukum yang jelas. Misalnya, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
"Agar tetap akuntabel dan tidak menyalahi aturan, ketika ada pelebaran defisit untuk realokasi berbagai anggaran yang saat ini difokuskan untuk bidang kesehatan," ucapnya.
Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)Ia menuturkan pemerintah dapat menerbitkan surat utang untuk Bank Indonesia untuk stimulus fiskal di tengah pandemi Covid-19. Dana dari penerbitan surat utang itu, menurut dia dapat disalurkan ke beberapa pos seperti kesejahteraan rakyat, perlindungan Usaha Mikro Kecil.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memaksakan defisit APBN di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga stabilitas ekonomi.
"Saat ini kita tidak meng-constraint-kan diri kita apakah hanya di bawah tiga persen sesuai dengan undang-undang," kata Sri Mulyani.
Menurutnya kebijakan tersebut diambil sebagai upaya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat serta mengurangi risiko terkecil bagi dunia usaha dari kebangkrutan akibat pandemi.
“Fokus kami rakyat, kesehatan terjaga atau terselamatkan dan mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kemungkinan terjadi kebangkrutan,” ujarnya.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). []
