Bupati Taput Tak Dilibatkan Verifikasi Bedah Rumah

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan meminta kepala desa dan Pemprov mengedepankan nurani tanpa keberpihakan dalam verifikasi data bedah rumah.
Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

Taput - Menanggapi temuan DPRD Sumatera Utara tentang salah sasaran bedah rumah yang justru dinikmati pemilik mobil Toyota Avanza di Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan meminta kepala desa dan Pemprov mengedepankan nurani tanpa keberpihakan dalam verifikasi data.

Nikson mengatakan, saat pengucuran anggaran bedah rumah dari APBD Sumutera Utara Tahun Anggaran 2019 ke Kabupaten Tapanuli Utara, belum ada koordinasi yang jelas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut kepadanya.

"Ini kan kuncinya komitmenya kepala desa untuk membangun masyarakatnya. Kami mohon harus punya empati, jangan mementingkan diri atau kelompoknya. Dalam hal verifikasi itu kami mohon juga ada keseriusan dari pihak PPK kalau ini kaitan dengan Pemprov Sumut," kata Nikson pada Jumat, 10 Juli 2020.

Dia mengatakan tidak ingin lagi adanya temuan serupa untuk tahun anggaran berikut. Atas temuan itu, dia telah turunkan tim ke lapangan.

"Kami mohon kepada pihak-pihak yang turun melakukan verifikasi, baiknya objektif. Harusnya tepat sasaran jangan mementingkan kelompok dan sudah saya perintahkan Dinas Dinas Cipta Karya dan Inspektorat sebagai bahan laporan kami ke Pemprov Sumut," katanya.

Dia juga bermohon agar Pemprov Sumut sebelum mengucurkan anggaran tetap melakukan koordinasi kepada bupati menghindari masalah serupa (salah sasaran).

"Kalau bisa Pemprov Sumut harus melibatkan kami pada saat verifikasi, agar betul-betul tepat sasaran. Minimal saya sebagai bupati jadi bertanggung jawab. Kalau begini sudah kejadian kan kita tinggal pengawas saja yang tahu dan kami tidak tahu. Baik itu dari pusat dan provinsi baiknya sebelum dilaksanakan, disurati dulu kepala daerah untuk meminta surat kesiapan apa betul atau tidak usulan kepala desa itu," kata Nikson.

Bedah Rumah TaputRumah permanen milik Paber Sormin ditaksir Rp 250 juta turut dibantu dengan bedah rumah dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 di Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara, Rabu 8 Juli 2020. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP Pantur Banjarnahor menyebut tidak ada kesalahan Permkab Taput dalam temuan pihaknya tersebut.

"Kalau menurut saya semua eksekusi ada di Perkim Sumut. Tidak ada kesalahan Pemkab di sini. Ini urusan APBD Provinsi yang dialokasikan ke Tapanuli Utara. Yang jelas, temuan ini akan kami sampaikan di paripurna agar ada pengawasan melekat dari Perkim ke depan," kata Pantur.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana saat dihubungi terpisah melalui telepon seluler tidak berkomentar banyak saat ditanya soal temuan DPRD Sumut.

Dia mengatakan sedang mendampingi dewan dan meminta data agar bisa dipelajari. "Saya lagi dampingi dewan, Pak. Saya lupa karena tidak pegang data. Bapak bisa beri datanya orang kaya dapat bedah rumah," kata Ida pada Jumat, 10 Juli 2020.

Harus Diselidiki

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Abdyadi Siregar menilai kebijakan salah sasaran bisa memicu kemarahan masyarakat. Apalagi warga yang sama sekali belum memiliki rumah.

"Saya kira itu sudah membuat masyarakat marah. Kebijakan-kebijakan seperti ini membuat kemarahan rakyat. Apalagi ini langsung disaksikan masyarakat sendiri," kata Abyadi.

Atas temuan DPRD Sumatera Utara itu, Ombudsman menyerukan supaya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan. Dia begitu optimis validnya data temuan dewan yang turun ke Pangaribuan.

Abyadi SiregarKepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Abyadi Siregar. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

"Jadi ini menurut saya merupakan kebijakan yang rawan koruptif dan sepatutnya ditindaklajuti penegak hukum. Apalagi ini merupakan temuan langsung DPRD dan saya nilai merupakan temuan yang sangat valid," kata Abyadi.

Diberitakan sebelumnya kegiatan bedah rumah di Tapanuli Utara ternyata dinikmati warga pemilik mobil Avanza. Temuan itu langsung oleh empat anggota DPRD Sumut yang turun ke Kabupaten Taput pada Rabu, 8 Juli 2020.

Dewan yang turun ke sana adalah Pantur Banjarnahor dari PDIP, Irwan Simamora dari Hanura, Viktor Sitorus dari Gerindra, dan Jonius Taripar P Hutabarat dari Perindo. 

Dalam lawatan ke kampung kelahiran Kapolda Sumut itu, mereka menemukan bantuan bedah rumah kepada warga tidak tepat sasaran. Salah satu penerima bantuan adalah seorang pengusaha di Desa Lumban Sormin.

"Ini sudah jadi temuan besar, mengapa seperti ini menjadi tidak tepat sasaran. Di mana letak keseriusan kalian selaku pengguna anggaran," kata Irwan Simamora kepada jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Sumut yang ikut turun mendampingi mereka.

Mobil Parkir dalam Rumah

Saat kunjungan ke empat dewan, rumah pertama yang dikunjungi adalah milik Paber Sormin. Ke-4 dewan kaget karena di dalam bangunan rumah yang belum rampung berukuran kira-kira 8 x 16 meter itu terparkir satu unit mobil Toyota Avanza dan satu unit mobil pikap modifikasi menjadi gilingan padi keliling.

Sangat mengherankan, bangunan bertulang beton dengan atap seng zincalum warna merah maron itu ditaksir berbiaya Rp 250 juta. "Ini sudah berbiaya ratusan juta kok bisa begini," ungkap Pantur di lokasi.

Warga yang berkerumun menyaksikan hadirnya empat dewan itu pun mengungkap, bahwa benar bantuan bedah rumah tidak tepat sasaran.

Avanza di TaputDua mobil di rumah penerima bedah rumah sumber APBD Sumut 2019 di Desa Lumban Sormin, Pangaribuan, Tapanuli Utara. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

"Itu usaha dan harta pemilik rumah gedung yang turut dibangun dari bantuan bedah rumah program bapak gubernur," beber salah seorang warga.

Di sana hadir fasilitator pendamping bedah rumah yang juga utusan Dinas Perumahan dan Permukimana Sumatera Utara. Terlihat wajah fasilitator pucat pasi ketika memberikan penjelasan atas cecaran pertanyaan anggota dewan.

Mustika selaku Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara yang turut mendampingi dewan menyebut, total keseluruhan Rumah Tak Layak Huni atau RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 50 unit.

"Kepada warga diserahkan dalam bentuk bantuan bahan material senilai Rp 26 juta ditambah Rp 4 juta sebagai upah tukang untuk tiap keluarga penerima RTLH," ungkapnya.

Disinggung apa tindak lanjut mereka atas temuan DPRD itu, Mustika berkata warga harus bersedia menepati perjanjian awal sesuai kesepakatan di atas materai.

"Kalau memang ini berakhir ke jalur hukum, ya masyarakat lah harus mengembalikan. Kami belum tahu kepastiannya," kata wanita hitam manis berhijab itu.

Kamaria Siregar, 69 tahun, seorang ibu rumah tangga keluarga penerima manfaat RTLH di Desa Lumban Sormin mengakui ada ketentuan seperti disampaikan Mustika dan mereka teken.

Namun kata dia, pengawas saat pekerjaan berlangsung sama sekali tidak pernah menegur mereka untuk memakai bahan untuk rehabitasi rumah mereka.

"Sudah hampir rampung kami kerjakan, baru pengawas datang ke sini mengambil foto dokumentasi saja. Tidak ada komentar dari pengawas saat itu untuk melakukan rehab," kata Kamaria.

Respons Kades

Pola Simatupang selaku Kepala Desa Lumban Sormin saat dihubungi Tagar melalui telepon seluler, menyebut awalnya usulan permohonan bedah rumah di desanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara sesuai anjuran Dinas Perumahan Permukiman Tapanuli Utara.

Rumah Bedah TaputFasilitator dan Dinas Perkim Sumut menjelaskan detail gambar usulan bedah rumah sumber APBD TA 2019 kepada 4 anggota DPRD Sumut di Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara, Rabu 8 Juli 2020. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

Kata dia, tindak lanjut usulan itu pada tahun 2019 mereka memperoleh bantuan bedah rumah 40 unit dibiayai APBN dan 12 unit dibiayai APBD Sumatera Utara.

"Kami bersyukur bantuan itu turun, tetapi kemudian ada pengalihan dari desa tetangga Hutaraja Pangaribuan sebanyak dua unit sehingga totalnya 14 unit di Lumban Sormin," kata Pola dihubungi Kamis, 9 Juli 2020.

Pola mengatakan, para pemilik rumah sudah bersedia membuat perjanjian di atas materai akan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ketentuan.

"Itu rumah warga saya atas nama Paber Sormin, dia pengusaha kilang padi. Ketika dicek rumah itu layak dan fasilitator pendamping juga pengawas mengatakan harus ada swadaya," jawab Pola mengaku sedang di Jambi.

Dia menyebut sejak bergulirnya program bedah rumah, warga berlomba-lomba memoles lebih indah rumah mereka yang turut memperoleh bantuan pemerintah. Bahkan untuk biaya tambahan memperbaiki rumah, ada yang sampai menjual padi hasil panen dari sawah.

"Melihat semangat warga bahkan pendamping saat itu pernah mengatakan Lumban Sormin akan jadi contoh di Tapanuli Utara. Soal mobil di rumah Paber Sormin, bukan mobil dia. Itu hanya diparkir saja di sana, dia hanya pemilik usaha kilang padi berjalan," katanya.[]

Berita terkait
Bedah Rumah di Taput Dinikmati Warga Pemilik Avanza
Orang kaya memperoleh bantuan bedah rumah tidak layak huni dari APBD ditemukan di Desa Lumban Somin, Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara.
Marissa Hutabarat Calon Hakim AS, Warga Taput Bangga
Marissa Hutabarat, perempuan berdarah Indonesia mencalonkan diri menjadi hakim di AS. Warga Taput terutama marga Hutabarat pun bangga.
4 Fakta Hewan Misterius Pembunuh Ternak Warga Taput
Teka-teki sosok hewan pengisap darah puluhan ternak warga Kabupaten Tapanuli Utara masih belum terjawab.
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.