Dairi - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III, Junimart Girsang, mengungkapkan bagaimana Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu sangat sulit dihubungi untuk berkoordinasi dan nomor telepon seluler bupati gonta-ganti.

Hal itu diungkapkan Junimart saat melakukan pertemuan dengan para koordinator tim Junimart Girsang Center di Dapur Natabo, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rabu 12 Agustus 2020.

Kata Junimart, ia sebagai anggota DPR ingin berkontribusi untuk Kabupaten Dairi termasuk melalui bupati. 

Namun dia mengaku hal itu sangat sulit dilakukan karena komunikasi dengan Bupati Dairi tidak lancar.

“Saya mau berkontribusi di Dairi melalui bupati. Saya mau memfasilitasi bupati ini kepada kementerian-kementerian. Tetapi ketika saya membangun komunikasi, supaya lebih lancar komunikasi, sebaiknya bupati menempatkan satu orang dua orang kadis yang betul-betul bisa membangun komunikasi ke Jakarta. Itu tidak dilakukan,” kata dia.

Ditambahkan anggota Komisi II DPR RI itu, Bupati Dairi sangat sulit dihubungi. Padahal, daerah lain yang komunikasi bupatinya baik, bisa memperoleh tambahan kucuran anggaran hingga ratusan miliar per tahun.

Baca juga: Junimart Girang: Bupati Dairi Jangan Euforia Kekuasaan

“Bupati Dairi sangat sulit dihubungi. Nomornya gonti-ganti. Di sini ada tujuh nomornya. Nggak tau motivasinya apa itu. Ketakutan tidak mau dihubungi? Atau ketakutan karena sesuatu, kami tidak tau. Cross check aja ke bupati,” kata politikus PDIP itu.

Tapi dia jangan lupa, masyarakat dairi tidak akan diam. Ini tidak memprovokasi. Ini fakta

“Mohon maaf saja. Ini bupati tidak konsisten. Dan tidak komitmen. Tidak konsekuen. Beliau tidak mau membangun komunikasi dengan para anggota DPR. Beliau tidak bertanya kepada bupati yang lain. Kok bisa di daerah yang lain turun anggaran seratus sampai dua ratus miliar per tahun. Kenapa tidak dibangun komunikasi,” imbuhnya.

Bupati Tak Tau Tupoksi

Junimart menambahkan, ia memperoleh banyak informasi dan keluhan masyarakat tentang tidak beresnya proses pembagian bantuan covid di Dairi.

Anggota DPR RI Junimart Girsang pada acara temu ramah dengan tim Junimart Girsang Center (JGC) di Sidikalang, Rabu 12 Agustus 2020 (Foto: Tagar/Robert Panggabean)

“Bantuan-bantuan covid, tidak disalurkan sesuai dengan percepatan waktu sehingga ada bantuan covid yang busuk. Ada bantuan covid yang expired. Padahal itu bantuan,” sebutnya.

Junimart juga menyayangkan adanya surat edaran Bupati Dairi yang meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan serta ASN.

“Ada surat edaran dari bupati, meminta bantuan dari para perusahaan. Tidak boleh itu. Dengan adanya surat itu, menunjukkan bahwa bupati tidak tau tupoksinya. Bupati kalut. Bupati tidak berpikir secara positif dan cara pemerintahan yang baik. Dia melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Tidak boleh membuat surat edaran kepada perusahaan, minta bantuan. Harus keterpanggilan dari perusahaan-perusahaan,” paparnya.

Baca juga: Tito Karnavian Panggil Wabup dan Bupati Dairi

“ASN tidak boleh dibebankan. Kenapa? Sudah ada anggaran pemerintah untuk covid. Saya tidak keberatan. Tapi tidak diperbolehkan. Saya sudah bicara dengan Menpan, beliau mengatakan tidak bisa. Kenapa? Sudah ada anggaran dari pemerintah,” lanjutnya.

Junimart tidak menampik bahwa bantuan untuk masyarakat dampak pandemi Covid, masih kurang. Untuk itu ia berharap agar Bupati Dairi menjalin komunikasi ke pusat.

“Pertanyaan saya, apakah masih kurang bantuan ke Dairi? Masih. Bagaimana caranya, bangun komunikasi ke pusat. Kan begitu. Bupati Dairi setahu saya tidak ada. Bagaimana? Bantuan ada tapi tidak dikomunikasikan. Kan sulit juga. Yang korban siapa? Masyarakat Dairi. Silakan lah Bupati Dairi berjalan dengan Dairi unggulnya. Tapi dia jangan lupa, masyarakat dairi tidak akan diam. Ini tidak memprovokasi. Ini fakta,” katanya.[]