Indonesia
Bubarkan Koalisi, TKN: Bukan Politik Dagang Sapi
Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni menilai pembubaran dua koalisi yang digagas Rachland Nashidik ide keliru.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Foto: Tagar/Morteza Albanna)

Jakarta - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni menilai ide pembubaran Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang digagas oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik adalah ide keliru.

"Saya tidak paham logika yang dibangun pengurus (Partai) Demokrat tentang pembubaran koalisi," ujar Toni melalui keterangan tertulis diterima Tagar, Senin 10 Juni 2019.

Menurut pendapat pria yang menjabat sebagai Sekjen PSI itu, koalisi Jokowi-Ma'ruf yang tergabung di TKN hingga kini masih ada dan berkembang. Selain itu, dia menyampaikan proses perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) juga masih diurus oleh TKN.

"Jadi tidak mungkin bubar secara organisatoris sampai Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ditetapkan secara legal konstitusional sebagai presiden dan wakil presiden terpilih," jelas dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan partai yang tergabung di TKN diharapkan menjadi koalisi permanen selama lima tahun untuk mengawal pemerintahan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dalam memenuhi janji politik selama periode kampanye dapat diimplementasikan dengan baik.

Oleh sebab itu, pihaknya membuka pintu seluas mungkin apabila terdapat partai koalisi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang ingin bermanuver masuk ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk periode pemerintahan 2019-2024.

"Bahwa ada partai-partai lain di luar TKN yang akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf, silakan saja. Kami tidak ingin menjadi koalisi yang eksklusif. Selama memiliki niat baik mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf kami sangat welcome. Silakan kawan Demokrat atau PAN bergabung. Saya kira begitu garis politik yang diarahkan Pak Jokowi," jelas dia.

Mengenai isu bagi-bagi jatah kursi di kabinet, Toni mengatakan TKN akan menyerahkan seluruh keputusan itu kepada capres incumbent sebagai pemegang hak prerogatif.

"Bila Pak Jokowi memberikan kursi menteri kepada Demokrat atau PAN sebagai pendatang baru di koalisi, kami sangat setuju dan mendukung apa pun keputusan Pak Jokowi," kata pria kelahiran Pekanbaru ini.

"Namun, seperti halnya sembilan partai yang bergabung di TKN mendukung Pak Jokowi bukan karena 'politik dagang sapi' atau bagi-bagi jatah menteri. Tapi, karena kami ingin Pak Jokowi meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Hal ini mohon dimaklumi kawan-kawan yang ingin bergabung," jelas Toni.

Diwartakan sebelumnya, wacana pembubaran koalisi parpol pendukung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mengemuka. Usul pembubaran koalisi parpol pendukung Pilpres 2019 itu dikemukakan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik.

"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," ujar Rachlan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu 9 Juni 2019.

Kendati BPN Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tapi Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.

Oleh sebab itu, kata Rachlan sebagai pemimpin koalisi Prabowo sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.

"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.

"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.

Tak hanya koalisi di kubu Prabowo, Rachland juga meminta koalisi parpol pendukung Jokowi untuk membubarkan diri. 

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland.

Ia menilai, keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan. Menurut dia, para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," kata Rachland.

Baca juga: 


Berita terkait
0
Ketua DPRD Jayapura Minta Pelaku Rasis Jatim Dihukum
Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menuntut aparat keamanan perlu mengambil tindak tegas terkait pelaku rasis di Surabaya.