Samosir - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki tunggakan pembayaran klaim kepada RSUD Hadrianus Sinaga, Kabupaten Samosir, sebesar Rp 3 miliar lebih. Pembayaran yang belum disetorkan sejak Juni sampai September 2019.
Akibat belum dibayarkannya tunggakan dari BPJS ini akhirnya rumah sakit pun belum dapat membayarkan jasa medis tersebut kepada para dokter dan perawat.
Namun, pihak rumah sakit memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan sebagaimana biasa terhadap pasien peserta BPJS.
Dokter Dina Hutapea selaku Kepala Bidang Pelayanan RS Hadrianus Sinaga, menyampaikan ini di ruang kerjanya, Rabu 13 November 2019.
"Benar, kita belum ada pembayaran dari BPJS ke rumah sakit sejak bulan Mei. Hal itu mungkin terjadi karena defisit BPJS seperti pemberitaan yang kita ketahui bersama," ungkap Dina.
Sampai saat ini belum ada konfirmasi pembayaran
Menurutnya, pelayanan akan tetap dijalankan dan tidak akan dibedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum.
"Namun kami harap pembayaran dari BPJS jangan berlarut-larut karena bisa kolaps ke depannya dan juga menjaga semangat tenaga medis tetap terjaga," tambahnya.
Akibat penundaan pembayaran ini, BPJS diwajibkan membayar denda sesuai ketentuan kepada RS Hadrianus Sinaga yang ditransfer langsung ke rekening rumah sakit oleh pihak BPJS.
Ketika hal itu dikonfirmasi kepada BPJS Kabupaten Samosir, menyebut telah melakukan verifikasi klaim BPJS terakhir pada Agustus 2019.
"Kita belum mengetahui apakah sudah dibayar atau belum karena kewenangan pembayaran dilakukan oleh kantor cabang BPJS," terang Sulina Simorangkir, verifikator BPJS Kabupaten Samosir.
Menurutnya, BPJS Kabupaten Samosir akan mengetahui pembayaran sudah dilakukan hanya ketika ada konfirmasi dari kantor cabang.
"Sampai saat ini belum ada konfirmasi pembayaran, fungsi kita hanya pelayanan pasien BPJS dan verifikasi pembayaran," tegasnya.[]
