Bandung - (Tagar 12/11/2018) - Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi di Jawa Barat tidak bekerja maksimal, nasibnya diprediksi seperti pemilihan gubernur, bakal kalah.
Hal tersebut disampaikan Cecep Zafar kepada Tagar News di Bandung, Senin (12/11).
Cecep Zafar adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota Badan Pemenangan Daerah (BPD) Jawa Barat Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ia membeberkan sistem kerja BPD Jabar termasuk mesin partai politik koalisi partai pendukung tidak kompak untuk memenangkan Pilpres 2019, cenderung berebut dana kampanye hingga parpol bukan pengusung setengah hati bekerja.
Hal tersebut, ujarnya, dikhawatirkan akan menjadikan Prabowo-Sandi di Jawa Barat bernasib sama dengan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu sewaktu pemilihan gubernur Jabar, yakni kalah dengan kompetitor . Sebab menurutnya, pola-pola kerja pada BPD Jabar Prabowo-Sandi sama persis dengan pola di Pilgub Jabar yang mengantarkan Sudrajat dengan Ahmad Syaikhu kalah dalam kontestasi Pilgub.
Bernasib Seperti Sudrajat-Ahmad Syaikhu
"Kalau pola yang digunakan tim BPD Prabowo-Sandiaga di Jabar seperti ini, saya khawatir Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno nasibnya akan seperti pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar kemarin," tutur Cecep Zafar.
Menurutnya, bagaimana bisa memenangkan Pilpres apabila sampai saat ini meskipun divisi-divisi dalam tim BPD sudah terbentuk tetapi belum bekerja maksimal. Seperti Divisi Tim Media, logistik sampai sekretariat pemenangan pun belum bekerja, bahkan belum ada karena konon katanya dana Pilpres untuk di Jabar masih belum cair sehingga kerja-kerja belum bisa dimulai.
"Padahal melihat kubu kompetitor kita sudah jauh-jauh hari bekerja memenangkan pasangan yang didukung maupun yang diusungnya di Jabar. Nah, bagaimana kita bisa membuka peluang menang di Jabar apabila kondisinya seperti ini," keluhnya.
Sehingga, katanya, tidak benar apabila banyak politisi di tubuh BPD Jabar pasangan nomor urut 02 ini membantah tidak ada saling berebut dana Pilpres untuk mensosialisasikan Prabowo-Sandiaga Uno di Jabar. Justru kenyataannya seperti itu, lanjutnya, nyatanya semua pihak ingin mengambil bagian dan terkesan saling berebut.
Berebut Dana Kampanye
"Memang benar adanya dana kampanye Pilpres itu sangat besar apalagi di Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang terbesar, sehingga wajar banyak pihak ingin ambil bagian di BPD ini. Jadi benar apabila sebelumnya mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jabar, Mulyadi membeberkan soal rebutan dana kampanye Pilpres di intenal kita," ujarnya blak-blakan.
Disamping itu terang Cecep Zafar, kondisi diperparah dengan beberapa partai pendukung Prabowo-Sandiaga baik di pusat khususnya di Jabar setengah hati bekerja memenangkan pasangan nomor urut 02 ini. Salah-satunya Partai Demokrat, bahkan dari Partai Amanat Nasional pun hingga Partai Berkarya yang secara administratif mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 nampak tidak sepenuh hati bekerja.
"Dalam setiap rapat pemenangan hampir tidak ada ketua atau pejabat partai yang ikut terlibat mendiskusikan strategi dan banyak hal untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga di Jabar. Jadi, tidak benar apabila ada politisi PAN salah satunya bahwa mereka (PAN) akan memenangkan Prabowo-Sandiaga, nyatanya tidak ada," terangnya.
Rapat Saja Jarang hadir, Apalagi Kontribusi Logistik
Ironisnya jelas Cecep, Partai Demokrat (DPD Jawa Barat) sejauh ini belum ada kontribusi signifikan terhadap pemenangan Prabowo-Sandiaga di Jabar. Kontribusi yang paling kecil contohnya, kehadiran pada setiap rapat internal saja jarang hadir, apalagi kontribusi memberikan kekuatan logistik sama sekali tidak ada.
"Wajar apabila saya pesimis Prabowo-Sandiaga bisa menang di Jabar, kerja mesin partai sampai BPD (Badan Pemenangan Daerah) saja seperti ini," jelasnya.
Sebelumnya, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi mengungkapkan dana kampanye Pilpres Prabowo-Sandiaga di Jabar yang sangat besar erat kaitannya dengan pencopotan jabatannya dulu.
"Saya meyakini ini erat kaitannya dengan dana kampanye Pilpres di Jabar, posisi Ketua DPD memang strategis yang akan mengatur dana kampanye tersebut. Detailnya saya tidak mau banyak memberitahu, karena hal ini sangat sensitif di tubuh partai kami, yang jelas di Pilpres 2019 ini akan ada banyak anggaran agar target harus bisa menyamakan perolehan suara Prabowo Subianto di Pilpres 2014," ungkapnya.
Hal senada pun disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Daddy Rohanady, apabila melihat Pemilu (Pilgub Jabar 2018 dan Pilpres 2014) bisa jadi apa yang dikatakan Mulyadi memang benar yaitu, ada conflict of interest terkait dana kampanye Pilpres 2019.
"Saya saat ini dalam posisi tidak mengetahui sama sekali, dan dana Pilpres pun sebenarnya belum tahu sudah turun atau belum. Tetapi, apabila melihat pola Pemilu sebelumnya bisa jadi apa yang dikatakan Mulyadi tersebut benar," katanya. []
