Luwu Utara - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo didampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Mereka memantau lewat udara, kemudian melakukan peninjauan di Desa Radda, selanjutnya rapat dengan Forkopimda Sulsel dan Muspida Luwu Utara.
Doni mengatakan, BNPB ditugaskan oleh Presiden untuk memastikan, bahwa segala sesuatu dalam hal penanganan kebencanaan di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan berjalan dengan baik.
Beberapa hari ke depan helikopter yang dibawa oleh BNPB selanjutnya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.
"Terutama masyarakat yang memerlukan bantuan dalam kondisi tanggap darurat di tempat pengungsian, fasilitas logistiknya, penginapan, sanitasinya dukungan air dan juga perlengkapan terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak. Demikian juga untuk wanita hamil itu harus menjadi prioritas kita," kata Doni Monardo, Jumat, 17 Juli 2020.
Berita terkait:
- Gubernur Perintahkan Cari 69 Korban Banjir Masamba
- Banjir Bandang Masamba Luwu Utara Telan Korban Jiwa
- Evi Masamba Jual Mobil Alphard Bantu Korban Banjir
- PMI Kerahkan Mobil Hagglund ke Masamba Luwu Utara
Prioritas kedua adalah pemulihan lingkungan untuk ditata kembali. Ia menyebutkan, selain BNPB, Pemprov Sulsel serta Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mempercepat proses transportasi dan sejumlah fasilitas publik harus segera bisa dimanfaatkan kembali.
Kepala BNPB dan Gubernur Sulsel saat meninjau langsung banjir bandang di Luwu Utara. (Foto: Tagar/BNPB)Lanjut Doni, bahwa BNPB akan memberikan pinjaman helikopter satu unit untuk digunakan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemprov Sulawesi Selatan dalam rangka mengevakuasi dan kepentingan logistik.
"Beberapa hari ke depan helikopter yang dibawa oleh BNPB selanjutnya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan," sebutnya.
Doni menyampaikan hasil pengamatannya, menyebutkan dugaan atau analisa sementara. Yang pertama curah hujan yang sangat besar, sebab tercatat intesitas hujan antara 250 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat tanggal 12 dan tanggal 13 Juli 2020.
Kemudian kedua, melihat ada sebagian dari Gunung Lero dan Gunung Maganrang bagian selatan mengarah Kota Masamba itu terkupas.
"Kalau itu sudah lama, biasanya pasti melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu misalnya, tanaman rambat misalnya. Tetapi kita perhatikan jarak jauh itu belum ada tutupan artinya itu masih baru," jelasnya.
Jika kejadian ini akibat curah hujan yang terjadi pada tanggal 12-13 Juli tersebut akan dan sedang dilakukan analisa oleh tim BNPB yang sudah ditugaskan bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga beberapa kementerian lembaga yang lain.
"Sehingga mendapatkan kesimpulan nanti apa yang menjadi penyebab utama," tegasnya.
Kemudian faktor yang lain adalah kawasan pegunungan tersebut adalah jenis bebatuan yang relatif gampang longsor. Sehingga ini menjadi catatan agar seluruh pemeritah, baik kabupaten dan provinsi agar daerah-daerah yang berada di wilayah kawasan bantaran sungai, terutama yang padat pemukiman penduduk sudah harus difikirkan mitigasinya. Agar kasus ini tidak terulang dan tidak lagi menimbulkan korban.
"Ibu Bupati (Indah Putri Indriani) mengatakan tahun 1982 awal itu juga pernah terjadi peristiwa seperti ini, hanya korbanyanya tidak sebanyak seperti ini," ungkapnya.
Doni menambahkan, peristiwa ini belum pada status menjadi bencana nasional. Sebab pemerintah daerah masih berfungsi, kegiatan aktivitas masih berjalan dengan baik.
"Jadi bencana nasional ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Bapak Presiden manakala sistem dan seluruh kegiatan administrasi pemerintahan telah mengalami kelumpuhan. Sekarang kita lihat semuanya masih berjalan masih baik, Ibu Bupati aktif memberikan bantuan dan pengarahan pada masyarakat dan termasuk juga beliau sudah ingatkan ada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol Kesehatan," ujarnya.
Di lokasi pengungsian, masyarakat juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun, agak sulit dalam kondisi bencana bagi masyarakat ada di pengungsian. Tetapi pemerintah harus selalu melakukan edukasi lebih optimal agar masyarakat bisa paham. Tentu didukung oleh fasilitas yang diberikan masyarakat seperti pemberian masker.
Sementara terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan. Kepala BNPB ini menyatakan masih dalam proses perhitungan bersama BNPB, Kementerian PUPR dan Provinsi Sulsel. []
