Jakarta - Kepala Pusat Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibukota dari Pulau Jawa. Diakuinya, Palangkaraya relatif aman dari gempa. Lokasinya jauh dari gempa megathrust yang menghasilkan gempa dan tsunami besar.
Kajian tahap awal dari Bappenas, perihal pemilihan wilayah ibu kota mengerucut pada 3 kandidat tempat, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Sutopo menerangkan, perut bumi Borneo tidak rentan dengan ancaman bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dalam catatannya, aktivitas tektonik pergeseran lempeng di Pulau yang secara geografis menyatu dengan Negara Brunei Darussalam dan Malaysia itu, tak berpotensi melahirkan gempa-gempa berskala besar.
"Kalimantan memang relatif aman dari gempa. Lokasinya jauh dari gempa megathrust yang menghasilkan gempa dan tsunami besar. Begitu juga Kalimantan, tidak ada sesar yang memiliki potensi gempa besar," ujar Sutopo saat diwawancarai Tagar, Selasa 30 April 2019.
Lebih lanjut kata dia, dari sisi kegempaan, hampir seluruh wilayah Kalimantan tergolong aman, kecuali pada beberapa wilayah di bagian Timur masih dapat terdampak tsunami, imbas geologis dari Sulawesi.
Andai terjadi gempa di Kalimantan, maka potensinya tidak sebesar seperti yang mengguncang tanah Sumatera, Jawa dan Sulawesi.
"Untuk tsunami di pesisir timur Kalimantan Timur ada potensi sedang. Sumber tsunami berasal dari Sulawesi yang rambatan tsunaminya dapat menjangkau Kalimantan Timur," jelas Sutopo.
Sementara dalam bencana hidrometereologi, daerah yang akan terdampak banjir terletak di sekitaran sungai-sungai dan bencana tanah longsor juga sudah terpetakan oleh BNPB.
Selain itu, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, masih dapat dikendalikan. Terlebih jika pusat pemerintahan benar-benar pindah ke area Kalimantan, tentu saja akan ada upaya preventif dari pemerintah untuk mencegah terpaparnya daerah akibat kebakaran.
"Untuk banjir terutama di sekitar sungai-sungai yang ada di Kalimantan, daerahnya sudah terpetakan. Sedangkan longsor di perbukitan-perbukitan," ujar dia.
"Kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan. Apalagi jika ibu kota dibangun di Kalimantan, pasti pengamanan dan upaya pencegahan lebih dapat ditingkatkan," jelas Sutopo.
Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta kembali diangkat. Melalui rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), orang nomor satu di RI ini menyebut banjir di Jakarta sebagai salah satu pertimbangan untuk memindahkan ibu kota.
"Degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang, tapi sebelumnya juga jadi ancaman," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin 29 April 2019.
Secara keseluruhan, Jokowi menginginkan ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Menurut dia, banyak aspek yang mendasari keputusan tersebut, seperti banjir, kemacetan, dan perekonomian Indonesia.
"Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa. Data yang saya terima, penduduk di Jawa sudah 57 persen dari total penduduk kita. Di Sumatera 21 persen, di Kalimantan 6 persen. Nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua-Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah?" kata Jokowi. []
Baca juga:
- Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Ini Harapan DPR
- Pertama Kali Soekarno Sebut Palangkaraya Ibu Kota RI
- Estimasi Biaya Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya
- Ibu Kota di Palangkaraya, Apa Jadinya Indonesia?
- Foto: Bandara Palangkaraya Calon Ibu Kota RI
