Labuhanbatu - Terkait viralnya pemberitaan blangko KTP kosong di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Partai Gerindra angkat bicara.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan, menegaskan bahwa KTP wajib dimiliki masyarakat.
"Bagi masyarakat Indonesia, yang di dalamnya termasuk masyarakat Labuhanbatu, KTP adalah sesuatu yang wajib dimiliki. Karena banyak urusan masyarakat yang harus menggunakan KTP," kata Abdul Karim kepada Tagar melalui pesan WhatsApp, Sabtu 30 Nopember 2019.
Kekosongan blangko KTP, sambung politikus kelahiran 1977, itu harusnya tidak bolak-balik terjadi, karena mengakibatkan terkendalanya urusan administrasi masyarakat.
"Kalaupun Disdukcapil ada solusi sementara dengan memberikan resi sebagai penggantinya tentu membuat masyarakat repot harus kembali lagi di lain waktu untuk cetak KTP-nya," sebut dia.
Lebih lanjut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, itu agar Disdukcapil lebih serius memperhatikan hal ini. Apabila stok sudah minim tentu harus secepatnya diminta penambahan blangko agar tidak terjadi kekosongan.
Harus ada terobosan untuk mencari solusi yang selama ini sudah berulang kali terjadi
Diakui cetak blangko adalah kewenangan Kemendagri, makanya Disdukcapil harus punya strategi dan mensiasati agar stok tidak sempat habis serta harus intens berkoordinasi dengan Kemendagri.
"Kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, kita meminta agar hal ini menjadi perhatian serius. Apalagi menterinya Tito Karnavian adalah sosok baru. Harus ada terobosan untuk mencari solusi yang selama ini sudah berulang kali terjadi. Karena blangko KTP bukanlah barang mahal dalam pengadaannya, tetapi KTP nilainya sangat berharga bagi masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, terendus praktik pungutan liar (pungli) untuk pengurusan KTP, KK, dan akte kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Labuhanbatu.
Dalih kekosongan blangko diduga menjadi amunisi petugas untuk kemudian melakukan aksi pungli Rp 100 ribu-Rp 150 ribu, wajar warga kemudian resah.
Persoalan ini pun heboh di media sosial Facebook, menyusul unggahan status dan komentar warganet, terkait dugaan pungli pengurusan data diri di Disdukcapil Labuhanbatu.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sahnan Siahaan mengaku dirinya tidak pernah melakukan pungli terkait pengurusan administrasi masyarakat.
"Tidak pernah saya melakukan kutipan sejumlah uang untuk urus KK, KTP dan lain-lain. Semua gratis, bahkan kita sudah pasang spanduk pengumuman bahwa mengurus data diri itu gratis," ucap Sahnan kepada Tagar, Jumat 29 September 2019.
Namun dirinya mengaku tidak bisa menjamin oknum-oknum yang melakukan pungli.
"Yang jelas saya tidak pernah lakukan (pungli), ngak taulah siapa yang lakukan, cocoknya itu diungkap, saya juga pengen tau siapa orangnya," tegasnya.[]
