UNTUK INDONESIA
Black Owl Ditutup, Pemprov DKI Dituding Kurang Adil
Manajemen Restoran dan Pub Black Owl, Efrat Tio, menilai pencabutan izin usaha dari Pemprov DKI Jakarta berdasar dari pemberitaan di media saja.
Ilustrasi Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Perwakilan Manajemen Restoran dan Pub Black Owl, Efrat Tio, menilai pencabutan izin usaha dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang adil bagi dunia usaha. Menurut dia, alasan dan fakta kebijakan tersebut tidak jelas dan belum bisa dibuktikan lantaran berdasar dari pemberitaan di media massa saja.

"Kami sudah mendapatkan surat pemberitahuan pencabutan izin, cuman bagi kami kurang adil," ujar Efrat kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020, diberitakan Antara.

"Faktanya tidak didapatkan barang bukti narkotika apapun di dalam lokasi usaha kami," kata dia.

Efrat mengatakan, berdasarkan aturan pencabutan izin hanya dapat dilakukan pemerintah jika sebuah usaha melanggar salah satu dari tiga poin, yakni pihak manajemen mengedarkan narkoba, melakukan prostitusi dan perjudian.

Namun, Efrat menilai tidak ada alasan yang dapat dibuktikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta yang menjadi dasar pencabutan izin usaha Restoran dan Pub Black Owl. "Ketiga unsur itu tidak pernah kami lakukan," kata dia.

Efrat menyatakan temuan adanya pengguna narkotika di lokasi usahanya beberapa lalu, memang benar, tetapi para pengguna sudah melakukan sebelumnya. "Mereka tidak menggunakan di dalam lokasi usaha dan pengakuan mereka jika sudah lama menggunakan itu," kata Efrat.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta per hari Senin, 17 Februari 2020 memutuskan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Murino Berkarya Indonesia selaku pemilik usaha Restoran dan Pub Black Owl.

Baca juga: Alasan Pemprov DKI Cabut Izin Diskotek Black Owl

Dengan pencabutan TDUP oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Nomor 22 Tahun 2020, Restoran dan Pub Black Owl dinyatakan tidak boleh beroperasi dan akan disegel dalam waktu dekat.

"Kami mencabut TDUP berdasarkan surat dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Saat ini resmi dicabut," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra. []

Berita terkait
Diskotek Golden Crown Ditutup Karena Berita di Media
Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan penutupan Diskotek Golden Crown berdasar pemberitaan di media.
Anies Baswedan Cabut Penghargaan Diskotek Colosseum
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencabut kembali penghargaan Adhi Karyawisata yang diberikan kepada Diskotek Colosseum.
36 Diskotek Terindikasi Peredaran Narkoba, Anies: Tutup Langsung
36 diskotek terindikasi peredaran narkoba, Anies: tutup langsung. "Begitu ada pelanggaran atas perda kita akan langsung beri sanksi,” ucapnya.
0
Fadli Zon Sebut Ahok Anak Emas Jokowi, Kenapa?
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Presiden Jokowi menganakemaskan Komisaris Utama Pertamina, Ahok. Kenapa?