Bandung, (Tagar 31/12/2018) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Jawa Barat berharap Kampung KB menjadi salah satu program prioritas kebijakan dukungan dana desa. Sebab, selama ini Kampung KB yang ada belum banyak menyasar desa-desa.
"Meskipun jumlah Kampung KB sudah cukup mewakili satu kecamatan satu Kampung KB, tetapi dari hasil review yang dilakukan masih dinilai kurang terutama menyasar desa-desa yang ada di Jabar, dan kita akan terus berjuang untuk program Kampung KB bisa didukung dengan keberpihakan dari dana desa," tutur Kepala BKKBN Jabar, Sukaryo Teguh Santoso, di Bandung, Jabar, Senin (31/12).
Pendanaan Kampung KB khususnya di desa dari anggaran dana desa selama ini baru kurang lebih 7,3% dan nilai tersebut tentunya belum cukup untuk mendukung program Kampung KB di desa-desa. Untuk itu, BKKBN Jabar sangat berharap di APBD atau APBN 2019 akan ada ruang untuk program Kampung KB dari dana desa.
"Untuk mendorong hal tersebut, kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI," jelasnya.
Selain dukungan kebijakan pendanaan untuk Kampung KB. BKKBN pada semester II akan lebih fokus pada pembentukan Kampung KB di daerah terpencil. Wilayah miskin yang memiliki karakter angka stunting tinggi, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan
"Di semester II ini pun, Kami akan lebih memantapkan peran serta masyarakat terhadap KB serta optimalisasi peran Kampung KB agar pengaruhnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar," teranganya.
Di samping itu, mengingat Kampung KB di Jabar telah terbentuk kurang lebih 1.334. Tentunya diharapkan lebih bisa mendekatkan Program KKBPK atau Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera.
"Melalui penggarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, PLKB/PKB, TP. PKK, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Tokoh Masyarakat, Kader serta lintas sektor terkait," jelasnya.
Dan tentunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta tambahan 1352 personil Tenaga PLKB/PKB dan 2000 Tenaga Penyuluh Desa/Kelurahan (TPD/K) di Jabar diharapkan dapat menjawab kendala-kendala tersebut.
"Sasaran penggerakan lini lapangan meliputi aspek SDM lini lapangan yaitu PLKB/PKB sebagai petugas yang diberi mandat untuk menggerakkan masyarakat dalam program KKBPK, aspek pembinaan IMP yang merupakan wadah pengelolaan program KKBPK dari tingkat RT, RW sampai tingkat desa/kelurahan harus bisa terus ditingkatkan kualitas, kinerja dan terus berkesinambungan menjadi tanggung jawab PLKB/PKB," ujar Sukaryo.
Hal ini, kata Sukaryo, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dengan program KKBPK diharapkan akan terwujud SDM Jabar yang unggul, berkarakter, tangguh, mandiri dan berdaya saing tinggi.
