Biden Ingin Naikkan Pajak Penghasilan Perusahaan Amerika

Biden ingin naikkan tarif pajak penghasilan perusahaan untuk bantu biayai anggaran infrastruktur senilai 2,3 triliun dolar AS yang diusulkannya
Presiden AS, Joe Biden (Foto: voaindonesia.com/AP)

Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, ingin menaikkan tarif pajak penghasilan perusahaan untuk membantu membiayai anggaran infrastruktur senilai 2,3 triliun dolar AS yang diusulkannya. Padahal, puluhan saat ini perusahaan terbesar dan paling terkenal di AS secara hukum menghindari pembayaran pajak federal apa pun.

Biden mengatakan ingin menaikkan tarif pajak penghasilan perusahaan dari 21% menjadi 28%. Tarif tersebut dipotong dari 35% pada 2017 oleh pendahulu Biden, Donald Trump.

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen hari, 5 April 2021, menyerukan pajak minimum global. Dalam pidatonya di hadapan Chicago Council on Global Affairs, ia mengatakan pajak akan berlaku untuk perusahaan multinasional di mana pun mereka berada, untuk mencegah negara berlomba-lomba menurunkan tarif pajak untuk menarik bisnis.

jalan asIlustrasi: Sistem angkutan umum bawah tanah (subway) di kota New York, AS (Foto: voaindonesia.com/Reuters).

“Daya saing lebih dari sekadar bagaimana perusahaan yang bermarkas di AS bersaing dengan perusahaan lain dalam tawaran merger dan akuisisi global,” kata Yellen. “Melainkan ini memastikan bahwa pemerintah memiliki sistem perpajakan yang stabil yang meningkatkan pendapatan yang cukup untuk berinvestasi pada barang publik yang penting dan menanggapi krisis, dan bahwa semua warga negara secara adil menanggung beban anggaran pemerintah.”

Anggota Partai Republik di Kongres sebelumnya mengecam rencana infrastruktur presiden Biden karena terlalu mahal dan menyimpang jauh dari perbaikan dan konstruksi jalan dan jembatan tradisional. Rencana tersebut bertujuan untuk mendanai program lain yang disukai oleh Partai Demokrat yang liberal, seperti investasi manufaktur, layanan perawatan anak dan menaikkan gaji untuk pekerja esensial layanan perawatan kesehatan di rumah.

subway nyIlustrasi: Sistem angkutan umum bawah tanah (subway) di kota New York, AS (Foto: voaindonesia.com/Reuters).

Umumnya para anggota Partai Republik juga dengan tegas menentang kenaikan pajak, di mana Biden juga mengusulkan untuk meningkatkan pajak para pembayar pajak individu terkaya, yang pendapatannya lebih dari 400.000 dolar AS setahun.

Ketua faksi Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan tidak ada kemungkinan Partai Republik akan mendukung kenaikan pajak untuk membayar rencana infrastruktur Biden. “Saya kira tidak akan ada antusiasme di pihak kami untuk kenaikan pajak,” kata McConnell.

Penolakan itu akan menyebabkan Demokrat mengusahakan UU kenaikan pajak sendiri, sama seperti ketika mereka mendorong langkah bantuan virus corona senilai 1,9 triliun dolar AS dari Biden sementara anggota Partai Republik semuanya beroposisi. Demokrat memegang mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat, dimana suara terbagi antara 50 Demokrat dan 50 Republik di Senat dengan suara Wapres menjadi penentu (my/jm)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
AS Genjot Pembangunan Infrastruktur Untuk Kalahkan China
Presiden Biden umumkan rencana infrastruktur senilai 2 triliun dolar AS memosisikan Amerika agar bisa mengalahkan China
Amerika Bangun Infrastruktur Untuk Bersaing dengan China
Presiden AS, Joe Biden, dorong Amerika bangun infrastruktur di Amerika agar bisa bersaing dengan China
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.