UNTUK INDONESIA
BI Wajibkan Transaksi Dalam Negeri Pakai Rupiah
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan seluruh transaksi jual dan beli di Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah.
Logo Rupiah. (Foto: Pixabay/ooceey)

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan seluruh transaksi jual dan beli secara langsung di Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah. Tak terkecuali transaksi melalui platform digital.

"Prinsip kedaulatan rupiah kami tegakkan, sehingga semua transaksi domestik harus dalam rupiah," ucap Perry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020 seperti dilansir dari Antara.

RupiahIlustrasi Utang Indonesia. (Foto: pixabay.com/EmAji)

Selain wajib memakai rupiah, setiap transaksi uang elektronik dengan mobile phone di platform digital kata dia, wajib memakai Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Jika tidak, Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada pelaku financial technology (fintech) dalam negeri maupun asing.

"Sistemnya kami larang dan matikan. Wajib menggunakan QRIS termasuk provider asing harus tunduk menggunakan QRIS," tuturnya.

Sehingga, perusahaan dompet digital asing yang ingin masuk ke Indonesia, seperti WeChat Pay dan Alipay, menurutnya mau tidak mau harus ikut aturan tersebut. Bagaimana caranya yaitu menggandeng bank dalam negeri.

"Mereka harus menggunakan Indonesia standar kita dan kalau mau bertransaksi domestik harus berpartner dengan pemain dalam negeri," ucapnya. []

Berita terkait
Menkeu: Gak Ada Menteri Gajinya Miliaran Rupiah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan korupsi di instansinya, namun yang namanya godaan selalu ada.
Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan Karena Reuni 212
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta melemah pada Senin, 2 Desember 2019. Namun bukan karena Reuni Akbar 212.
Efek Pelantikan Jokowi Terhadap Rupiah
Setelah pelantikan Jokowi nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank bergerak menguat.
0
GNPF Ulama Sumbar Tak Ikut Aksi 212 di Jakarta
GNPF Ulama Sumatera Barat mengklaim tidak mengirimkan anggota untuk mengikuti aksi 212 di Jakarta.