BEM Unnes Layangkan Kritik pada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

BEM Unnes ikut mengkritik pemerintahan Jokowi-Maruf. Mereka menyebut Maruf sebagai King of Silent dan Puan sebagai The Queen of Ghosting.
BEM Unnes menyebut Maruf Amin sebagai King of Silent dan Puan Maharani disebut The Queen of Ghosting. (Foto: Tagar/Sek Kabinet)

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes) ikut mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Setelah sebelumnya kritik terhadap pemerintah sudah lebih dulu disampaikan oleh BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam postingan di akun Instagram @bemkmunnes pada Selasa, 6 Juli 2021. Mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai King of Silent. Sedangkan Puan Maharani disebut The Queen of Ghosting.

Bukan tanpa alasan BEM Unnes menyampaikan kritik secara digital ini kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf dan Puan Maharani. Mereka menilai seharusnya Ma'ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. 

"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden," tulis keterangan BEM Unnes.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi," tulisnya. 


Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.

 

BEM Unnes mengatakan secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Bahkan ketika Ma'ruf beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halal-nya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19," ucap BEM Unnes.

Sementara itu, untuk kritik terhadap Puan, BEM Unnes menjelaskan, sebagai Ketua Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi. Akan tetapi, beberapa kali DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga UU Omnibus Law.

"Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis BEM Unnes.

Tak hanya itu, kritikan juga dilayangkan kepada orang nomor satu Indonesia, yaitu Jokowi. BEM Unnes menyebut Jokowi tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis BEM Unnes.

BEM Unnes juga mengatakan bahwa komitmen Jokowi terhadap demokrasi dan penanganan Covid-19 masih belum maksimal. Meski tampak sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin.

"Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," tulis pernyataan BEM Unnes. []

Berita terkait
Asfinawati: Akan Dampingi BEM UI yang Dipanggil Rektorat
Pihak YLBHI berencana akan mendampingi BEM UI yang dipanggil rektorat terkait poster yang melabeli Presiden Jokowi the king of lip service.
Ade Armando: Cara Berpikir BEM UI Tidak Beres, Tidak Pintar
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menanggapi BEM UI yang mengkritik Jokowi dengan cara berpikir tidak beres, tidak pintar.
Demokrat Tanggapi BEM UI Jokowi The King of Lip Service
Demokrat meminta para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, agar dukung Jokowi.
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.