Dairi - Belasan orang lanjut usia penduduk Desa Tualang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berunjuk rasa ke kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang pada Senin, 8 Juni 2020.
Mereka menyampaikan keluhan penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 yang dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin, tidak pernah memperoleh bantuan apapun. Sementara warga tergolong kaya, justru memperoleh bantuan.
Beberapa saat para lansia atau ompung-ompung itu sempat berorasi di gerbang masuk kantor Bupati Dairi.
“Mana Pak Bupati. Mana Pak Wakil Bupati. Kami mau bertemu. Jangan hanya saat mau pemilihan datang menjumpai warga,” sebut mereka.
Setelah menunggu sekitar setengah jam, perwakilan warga akhirnya diterima Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing di ruang kerjanya.
Jimmy didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jonny Hutasoit, Pelaksana Tugas Kadis Pemdes Junihardi Siregar, dan Pelaksana Tugas Kadis Sosial, Gema Sihite. Perwakilan lansia ada Parlindungan Sinaga, 63 tahun, Medy boru Harianja, 59 tahun, dan Karjo Purba, 56 tahun.
Dari begitu banyak bantuan, satu pun tidak ada bantuan yang kami terima
Parlindungan kepada Jimmy menyampaikan, ia beserta warga lain yang tergolong miskin, tidak pernah memperoleh bantuan apapun. Penyaluran berbagai bantuan di Desa Tualang, dinilai salah sasaran.
Disebut, sebelumnya hal itu telah dipertanyakan kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa Tualang, Bungaran Situmorang, namun tidak diindahkan.
“Mengapa yang punya rumah sendiri, punya mobil, sawahnya luas, dapat bantuan. Sementara warga yang menyewa rumah, sewa ladang untuk dikerjakan, tidak dapat bantuan. Bahkan ada yang buta tidak pernah dapat bantuan. Di mana keadilan pak,” kata Parlindungan.
Parlindungan memaparkan, Desa Tualang berpenduduk 354 kepala keluarga (KK). 50 KK merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 43 KK penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian, 106 KK memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penerima Bansos Tunai Kementerian Sosial tidak diketahui jumlah pasti. Demikian halnya dengan bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Dari begitu banyak bantuan, satu pun tidak ada bantuan yang kami terima. Kami mohon Pak Wakil Bupati, kami diperhatikan,” ujar Parlindungan. Senada, Medy boru Harianja dan Karjo Purba juga menyampaikan keluhannya.
Menanggapi keluhan para orangtua itu, Jimmy berjanji akan segera menindaklanjutinya. “Tidak semudah membalik telapak tangan amang inang. Semua butuh proses. Semua harus sesuai aturan. Tapi, ini pasti akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Wabup pun meminta Pelaksana Tugas Kadis Pemdes dan Pelaksana Tugas Kadis Sosial untuk berkoordinasi dengan warga, terkait data penerima bantuan untuk ditindaklanjuti. []
