Begini Kata JCW Terkait Debat Pilkada di Sleman

Sorotan Jogja Corruption Watch (JCW) di dalam debat publik putaran perdana Pilkada Sleman, JCW mencatat debat kali ini tidak berlangsung alot.
Flayer Debar Publik Putaran Pertama Pilkada Sleman, Jumat, 30 Oktober 2020. (Tagar/Instagram)

Sleman - Jogja Corruption Watch (JCW) menyoroti beberapa hal yang muncul dalam Debat Publik Putaran Perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sleman tahun 2020, pada Jumat malam, 30 Oktober lalu. Debat yang Bertemakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sleman itu menghadirkan tiga calon Bupati (Cabup) Sleman yakni Danang Wicaksono Sulistyo, Sri Muslimatun dan Kustini Sri Purnomo.

"Dari catatan kami selama debat publik berlangsung, ada beberapa sorotan yang dapat menjadi referensi masyarakat pemilih pada 9 Desember 2020 nantinya," kata Baharuddin Kamba, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Minggu, 1 November 2020.

Lagi-lagi jawaban yang masing-masing mereka berikan nampak lebih banyak mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya,

Kamba menyebut, sorotan pertama lebih pada suasana debat yang tidak berjalan alot, minim ide dan gagasan cenderung normatif. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh tim tentang reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik tampak standar serta dijawab oleh masing-masing calon bupati dalam penyampaian visi misi serta gagasan program mereka juga cenderung biasa-biasa saja.

Dalam catatan JCW, semua Cabup Sleman memaparkan jawaban panelis dalam mewujudkan reformasi biroraksi tata pemerintahan yang bersih diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

"Ini kan biasa saja, tidak ada jawaban yang progresif dan menawarkan hal yang baru," tegas Kamba ketika ditemui. 

Selanjutnya, ungkap Kamba, dua Cabup Sleman yakni Sri Muslimatun dan Kustini Sri Purnomo sama-sama 'memamerkan' sejumlah penghargaan dan prestasi yang dirahi oleh pemerintah Kabupaten Sleman selama lima tahun.

Dua Cabup Sleman ini juga sama menyampaikan terkait dengan aplikasi 'Lapor Sleman'. Hal ini pun dinilai bukan suatu hal yang baru lantaran kedua cabup tersebut sejatinya sama-sama terlibat dalam dalam berbagai penghargaan dan prestasi yang didapat Kabupaten Sleman dalam kurun waktu lima tahun ini. 

Sebagaimana diketahui Sri Muslimatun merupakan berstatus sebagai Wakil Bupati Sleman sedangkan Sri Kustini Purmono notabene adalah istri dari Bupati Sleman saat ini, Sri Purnomo.

Lalu sorotan kedua, terkait isu penanganan C-19 dan pelayanan publik. Cabup Danang Wicaksono Sulistyo dalam penyampaian terkait dengan kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) selama masa pandemi C-19 termasuk tenaga kesehatan yakni pelayanan publik tetap harus dilaksanakan, menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi penggunaan AC maupun lift.

Selanjutnya penambahan spot-spot dikelurahan dengan membantu para lansia dalam pelayanan. Sementara Cabup Sleman Kustini Sri Purnomo mengaku sudah mengunjungi seluruh puskesmas yang ada di tlatah Sembada ini.

Pada sesi ketiga cabup Sleman Sri Muslimatun dalam hal pelayanan yang inklusi yakni pelayanan untuk difable yang mudah diakses, memfasilitasi prestasi bidang olahraga bagi anak difable, dan perlu adanya payung hukum. Pada sesi ketiga ini Sri Muslimatun sempat beberapa kali terlihat membaca catatan dan sempat salah ucap yakni 'Warna Negara Sleman'.

Terkait dengan kewenangan desa, Danang Wicaksono Sulityo menawarkan yakni dibutuhkan personel SDM unggul, perlu ada pengembangan, pemberdayaan dan pelatihan bagi staf-staf di kelurahan dengan memperkuat kerjasama dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi berjumlah 49 yang ada di Sleman.

Sedangkan dalam penggunaan anggaran Sleman pada tahun 2020 sebanyak Rp 2,99 triliun, Sri Muslimatun menawarkan sektor prioritas dengan memberikan bantuan dana ke masing-masing dusun yakni 100 juta setiap tahunnya. Untuk membangun puskesmas tingkat dusun, bank sampah level dusun, dan membangun balai desa seni budaya di tingkat dusun.

Lalu di bidang birokrasi promosi jabatan, Kustini Sri Purnomo akan menerapkan reward and punisment, transparansi, bidang spesial golongan IV, III dan II serta ASN yang profesional sesuai kapasitas. 

Setelah itu pada sesi kelima yakni tanya jawab dari masing-masing Cabup Sleman yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi birokrasi yang bersih dan kompeten, responsif, profesional, pelayanan berbasis teknologi, smart regency, SDM unggul untuk berinovasi, penanggulangan soal kemiskinan, dan pelayanan prima.

"Lagi-lagi jawaban yang masing-masing mereka berikan nampak lebih banyak mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya," kata Kamba.

Lebih lanjut, Kamba menyatakan, JCW berharap debat selanjutnya tim perumus yang ditunjuk oleh KPU Sleman lebih spesifik dan mendalam mengajukan pertanyaan, ide gagasan serta solusi yang ditawarkan dari masing-masing calon Bupati maupun wakil Bupati Sleman.

"Dan lebih komperehensif dengan program-program yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Sleman dalam memajukan Sleman Sembada ke depan yang antikorupsi," pesan Kamba. []

Baca juga:

Berita terkait
Atribut Kampanye Pilkada Melanggar Aturan Tersebar di Sleman
Atribut kampanye Pilkada yang melanggar aturan PKPU dan Perbup tersebar di sejumlah titik di Sleman.
Rincian Kekurangan KPPS Pilkada Sleman, Bantul, Gunungkidul
KPU DIY belum bisa memenuhi target pembentukan KPPS di tiga pilkada, yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Berikut rincian kekurangannya.
Makna di Balik Nomor Urut Ketiga Paslon di Pilkada Sleman
Tiga paslon sudah mendapatkan nomor urut dalam Pilkada 2020 mendatang. Ketiganya saling menjelaskan tentang makna nomor urut yang didapatkannya.
0
Kimia Farma Impor Vaksin Shinoparm 7,5 Juta Dosis
Kimia Farma sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan produsen vaksin Shinoparm untuk impor 7,5 juta vaksin program gotong royong.