Beda Pilihan, Camat Kalukku Mamuju Diskriminatif

Beda pilihan di Pilkada Mamuju Sulawesi Barat, Camat Kalukku tidak tanda tangan surat domisili.
Ilustrasi Pilkada 2020 Serentak pada September. (Foto: Tagar/Istimewa)

Mamuju - Seorang warga Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), R, mengaku tidak mendapat tandatangan di kantor Kecamatan Kalukku saat ingin mengurus surat domisili karena pilihannya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju nanti berlawanan dengan Camat Kalukku.

Dia menjelaskan, saat dirinya hendak mengurus surat domisili di kantor Kecamatan Kalukku, Camat Kalukku, Hardu, dengan lantang menanyakan siapa yang akan dipilihnya pada Pilkada Mamuju nanti.

Pak Camat Kalukku bilang, saya tidak mau tandatangani surat domisili ini karena kamu tidak pilih Habsi-Irwan.

"Pak Camat bertanya kepada saya, siapa yang akan saya pilih nanti di Pilkada Mamuju dan saya juga menjawab sesuai isi hati saya,"kata R, kepada Tagar, saat dikonfirmasi, Rabu 19 Agustus 2020.

Dia mengungkapkan, mendengar jawaban darinya yang berlawanan dengan pilihan Camat Kalukku, dengan sontak Camat Kalukku mengatakan akan menelpon Kepala Desa Kabuloang sehingga surat domisilinya tidak ditandatangani.

"Setelah saya jawab kalau saya pilih Tina-Ado, pak Camat langsung bilang, saya mau telpon pak desa supaya tidak tandatangani surat domisilinya,"katanya, menirukan perkataan Camat Kalukku.

Dia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, surat domisilinya belum juga mendapatkan tandatangan dari Kepala Desa Kabuloang karena dirinya sudah pasrah saat mendengar perkataan Camat Kalukku.

"Pak Camat Kalukku bilang, saya tidak mau tandatangani surat domisili ini karena kamu tidak pilih Habsi-Irwan,"kata Dia.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Camat Kalukku, Hardu membenarkan bahwa dirinya telah menanyakan soal pilihan R pada Pilkada Mamuju nantinya.

"Saya hanya menanyakan siapa yang bakal dia pilih pada Pilkada nantinya,"kata Hardu.

Dia mengaku tidak pernah menolak untuk menandatangani surat apapun yang diurus warganya. Hanya saja, kata Hardu, warganya yang kerapkali tidak memperhatikan mekanisme dalam mengurus sesuatu.

"Saya memang tidak bisa menandatangani surat domisili yang diurus warga, jika tandatangan kepala desanya belum ada,"katanya.

Berita terkait
Langgar Protokol Covid di Mamuju Diberi Sanksi
Masyarakat yang melanggar protokol Covid-19 seperti tidak memakai masker dan menjaga jarak akan disanksi.
Kadis Perkebunan Mamuju Sulbar Positif Covid-19
Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Kabupaten Mamuju dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Kini kantor Dinas Perkebunan ditutup 14 hari.
KPU Mamuju Bantah Polemik Perekrutan PPS
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Mamuju Sulbar membantah polemik perekrutan PPS.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.