Bara JP: Setahun Pemerintahan Jokowi, 70 Persen Tangani Covid-19

Bara JP menyebut satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hampir 70 persen diisi dengan penanganan pandemi Covid-19.
Pelantikan Jokowi (Foto: Facebook).

Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait, mengatakan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hampir 70 persen diisi dengan penanganan pandemi Covid-19, terutama dari sisi kesehatan dan dampak ekonominya.

Dalam situasi seperti ini kita butuh menteri-menteri yang kreatif dan mampu cepat beradaptasi.

Menurutnya, kondisi saat ini tidak mudah namun sejauh ini Jokowi-Ma’ruf Amin sudah bekerja optimal. “Kondisi saat ini tentu tak mudah. Hampir sebagian besar waktu Presiden Jokowi dan jajarannya di satu tahun pemerintahannya tersita dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun sejauh ini langkah yang diambil Jokowi sudah berada dalam jalur yang benar,” katanya.

Viktor mengapresiasi pemerintah dalam memberikan solusi menangani penyebaran Covid-19 dan dampaknya. Ia menyebut beberapa langkah konkrit yang sudah dilakukan pemerintah antara lain realokasi anggaran APBN, menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial, memulai program pemulihan ekonomi nasional, dan menerbitkan protokol kesehatan.

“Pemerintah melakukan segala upaya untuk melawan penyebaran Covid, menyiapkan obat dan peralatan kesehatan, juga dalam hal persiapan produksi vaksin. Kami berharap pemerintah benar-benar mengawal dan bersiap sehingga pengadaan dan produksi vaksin ini segera bisa menyelesaikan permasalahan Covid-19,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pandemi Covid-19 ini merupakan hal baru sehingga setiap negara pun masih meraba-raba dalam menentukan kebijakan, termasuk Indonesia.

Viktor S SiraitKetua Umum Bara JP Viktor S. Sirait bersama Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. (Foto: Istimewa)

“Kita lihat Pemerintah Jokowi-Ma'ruf terus berusaha memberikan kebijakan terbaik untuk meminimalis dampak pandemi ini,” katanya.

Soal perlambatan ekonomi, Viktor mengingatkan, tak hanya Indonesia namun hampir seluruh negara di dunia kewalahan menghadapi pandemi ini dan banyak negara mengalami kemorosotan yang sangat dalam.

“Namun, dari data yang kita miliki dan dari perkiraan banyak ekonom, resesi yang dialami Indonesia diperkirakan tidak sedalam negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura, maupun negara-negara maju di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat,” ucapnya.

Ia menunjukkan data, pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Malaysia tercatat 0,7 persen. Adapun pada kuartal II anjlok -17,1 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Filipina pada kuartal I -0,7 persen dan pada kuartal II -16,5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal I -0,3 persen dan pada kuartal II -13,2 persen.

“Sementara Indonesia, di triwulan I 2020 memang melambat signifikan ke level 2,97 persen setelah muncul kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Namun memasuki triwulan III tahun 2020 kondisi ekonomi sedikit membaik,” ujar Viktor.

Ia mengatakan krisis yang tak terlalu dalam ini tidak lepas dari pilihan kebijakan pemerintah untuk tidak lockdown pada awal-awal persoalan Covid, sangat tepat. “Ini menunjukkan ketenangan dan keberanian Jokowi mengambil kebijakan yang mungkin merupakan kebijakan tidak populer saat itu,” katanya.

Menurutnya, ke depan perekonomian akan mulai memasuki masa pemulihan pada tahun 2021 dengan asumsi kurva infeksi Covid-19 sudah menunjukkan perlambatan disertai adanya prospek penemuan dan produksi vaksin sehingga masalah pandemi bisa cepat teratasi.

Terkait Omnibus Law, Viktor mengatakan langkah pemerintah sudah tepat. Ia melihat keluarnya Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah niat baik dan keinginan pemerintah untuk membangun ekonomi yang kuat ke depan.

“Lapangan kerja harus disiapkan. 10 juta penganggur saat ini dan juga akan bertambah 2-3 juta ke depan harus diatasi, harus dipikirkan pemerintah. Dan kami yakini tidak ada jalan lain, selain memangkas perizinan yang rumit, membuat aturan-aturan yang jelas dan transparan sehingga akan mempermudah investor menempatkan uangnya di tanah air,” tutur Viktor.

Ia memahami hampir tidak ada sebuah keputusan yang akan diterima publik 100 persen, pasti ada yang tidak setuju.

“Hal itu harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk melengkapi dan menyempurnakan undang-undang Omnibus Law ini. Sehingga undang-undang ini seoptimal mungkin bisa menguntungkan semua pihak yakni masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Terkait kinerja para menteri, Viktor mengatakan sejujurnya akan sulit mengukur kinerja kabinet atau kementerian di tengah situasi sebagian besar waktu setahun pemerintahan ini habis untuk menghadapi Covid-19.

Presiden JokowiPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019) (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

"Namun presiden benar-benar memerlukan menteri atau tim kerja yang bisa dan harus bekerja luar biasa, kreatif dan mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak biasa, sehingga keberadaan mentri benar-benar memberikan andil dan bukan menjadi beban pemerintahan ini."

Menurutnya, para anggota kabinet harus mencari jalan dan kreatifitas bagaimana agar tujuan program pemerintah tetap bisa berjalan di tengah situasi ini dan tidak baik jika berlindung di bawah masalah Covid-19.

"Mereka harus sepenuhnya memikirkan nasib rakyat yang harus menghadapi kondisi sangat sulit sekarang sekarang ini," ujarnya.

Ia menambahkan mungkin diperlukan evaluasi menteri-menteri yang tidak optimal dalam bekerja. Menurutnya pergantian menteri bukanlah sesuatu yang buruk, bukan sebuah kegagalan, namun lebih kepada karena kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi.

"Dalam situasi seperti ini kita butuh menteri-menteri yang kreatif dan mampu cepat beradaptasi. Sehingga optimisme bahwa negara ini tetap dan terus berjalan pada arah yang tepat, atau bekerja untuk kepentingan masyarakat, akan terus terbangun," katanya. []


Berita terkait
Bara JP: Mari Lihat Omnibus Law Sebagai Niat Baik Pemerintah
Ketum Bara JP menilai pada dasarnya UU Cipta Kerja adalah niat baik pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat Indonesia.
Bara JP: Polisi Tak Perlu Tanggapi Laporan untuk Najwa Shihab
Ketua Bara JP Viktor S. Sirait meminta polisi tidak menanggapi laporan sensasi memidanakan Najwa Shihab karena mewawancarai kursi kosong Terawan.
Bara JP - PMI KPRI Dorong Pemberdayaan Ekonomi
BPLN Bara JP dan PMI KPRI mendorong pemerintah meningkatkan pemberdayaan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
0
Mengenal Efek Samping Kebanyakan Minuman Berenergi
Mengenal efek samping minuman berenergi yang di dalamnya terdapat kafein dan lebih banyak gula serta bahan lainnya jika dikonsumsi terlalu banyak.