Prabumulih - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Kami harap program seperti ini bisa ditiru oleh daerah lainnya.
Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas.
Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus mendorong subsidi bagi perumahan berbasis komunitas.
"Sebelumnya dimulai dengan komunitas pemangkas rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG), kali ini sebanyak 223 orang yang tergabung dalam komunitas petugas kebersihan di Kota Prabumulih mendapatkan bantuan program perumahan dari Kementerian PUPR," ucap Basuki beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) perumahan berbasis komunitas untuk petugas kebersihan Kota Prabumulih tersebut menjadi salah satu bagian dari Program Sejuta Rumah dan pilot project perumahan di Provinsi Sumatera Selatan.
Program perumahan komunitas masyarakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat. Untuk di Kota Prabumulih, para petugas kebersihan yang belum memiliki rumah akan diberikan bantuan melalui pembangunan rumah baru dengan bantuan senilai Rp 35 juta per unit rumah.
"Selain itu, jalan lingkungannya juga akan kami bantu. Kami harap program seperti ini bisa ditiru oleh daerah lainnya,” kata Khalawi saat melakukan Groundbreaking Rumah Berbasis Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis, 27 Februari 2020.
Pemerintah, kata Khalawi, memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah perumahan khususnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Untuk itu, melalui program perumahan berbasis komunitas pemerintah ingin memberdayakan masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak. Ia juga mengapresiasi perhatian dari Pemerintah Kota Prabumulih yang fokus pada program pembangunan perumahan bagi masyarakat.
"Banyak bantuan perumahan yang ada di Kementerian PUPR seperti Rumah Susun, Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Fasilitasi Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Pemda dapat mengusulkan kebutuhannya, tetapi juga harus ikut aktif dalam pendataan dan pengadaan lahan dan kemudahan perijinan," ucap Khalawi.
Berdasarkan data site plan yang ada, komplek perumahan komunitas petugas kebersihan tersebut terdiri dari 14 blok dengan jumlah unit rumah sebanyak 223 unit. Fasilitas umum yang akan tersedia di dalamnya antara lain taman penghijauan, masjid, sarana olahraga, tempat pengelolaan sampah terpadu dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Jalan Lingkungan dan Drainase, Penyediaan Jaringan Air Minum.
Sebanyak 223 unit tersebut dibangun di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Pemkot Prabumulih sudah melakukan pendataan pemilik dan menyediakan fasilitas listrik, air bersih, jaringan gas, serta sertifikat lahan.
Pembangunan rumah komunitas dilaksanakan di atas lahan seluas empat hektar. Spesifikasi rumah yang dibangunan adalah tipe 36 dengan ukuran 6 x 6 meter serta luas tanah 10 x 12 meter.
Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan, selain rumah untuk komunitas untuk petugas kebersihan, katanya, pemerintah Kota Prabumulih juga telah menyiapkan rencana lahan untuk sejumlah komunitas lainnya yakni komunitas pemulung sebanyak 60 unit dan tukang becak sebanyak 65 unit.
"Kami harap Kementerian PUPR bisa membantu merealisasikan kebutuhan rumah untuk komunitas di Prabumulih ini," ucapnya.
Salah seorang penerima bantuan perumahan komunitas, Tauri yang berprofesi sebagai supir truk dinas kebersihan Kota Prabumulih menyatakan sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, ia dan keluarga sebelumnya merasa sulit untuk memiliki rumah karena penghasilannya hanya Rp 1.350.000 per bulan.
"Alhamdulillah akhirnya saya dan keluraga bisa punya rumah lewat program Kementerian PUPR. Dulu kami tidak pernah bermimpi punya rumah sendiri. Selama ini kami masih tinggal di rumah mertua. Semoga program ini bisa dilanjutkan dan bisa dirasakan oleh para petugas kebersihan di daerah lainnya," tuturnya.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Walikota Prabumulih Ridho Yahya, serta Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Yusuf Hariagung. []
