Surabaya - Rencana Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto yang akan mengambil alih izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) menuai pro dan kontra. Apalagi Menkes menilai perizinan edar obat di BPOM terlalu panjang yang membuat harga obat mahal.
Kepala BPOM RI, Penny K Lukita membantah jika perizinan obat di BPOM terlalu panjang. Meski enggan mengomentari terkait rencana Menkes mengambil alih perizinan obat dari BPOM, tetapi Penny menegaskan perizinan obat sudah dipercepat.
"Saya no comment ya dalam hal itu (Kemenkes ambil alih izin edar obat). Tapi saya sudah menyampaikan apa yang sudah kami lakukan, kinerja-kinerja apa yang sudah dilakukan. Saya kira manfaatnya sudah dirasakan oleh para pelaku usaha bahwa sudah ada percepatan perizinan," ujarnya saat ditemui di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu 27 November 2019.
Penny menegaskan selama tiga tahun dirinya memimpin BPOM, sudah terjadi percepatan perizinan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun menegaskan mempunyai data fakta kalau institusi yang dia pimpin sudah melakukan percepetan izin edar obat.
Saya kira manfaatnya sudah dirasakan oleh para pelaku usaha bahwa sudah ada percepatan perizinan.
"Itu bisa kami keluarkan data-data, bahwa memang dalam tiga tahun ini kita sudah melakukan percepatan perizinan sesuai dengan tugas saya betul-betul diarahkan bapak presiden untuk percepatan perizinan," ucapnya.
Percepatan perizinan edar obat yang dilakukan BPOM saat ini sudah membuahkan hasil.
"Alhamdulillah, sudah ada perbaikan tentunya tidak berhenti. Kita akan terus mengembangkan inovasi untuk percepatan perizinan tadi baik izin edar, sertifikasi, cara produksi obat yang baik itu sekarang sudah sangat cepat sekali," kata Penny.
Penny pun kembali membantah pernyataan Menkes, bahwa mahalnya obat di Indonesia akibat panjangnya perizinan bagi perusahaan farmasi. Ia menegaskan tidak ada hubungannya antara izin dengan tingginya harga obat.
"Sebenarnya tidak ada kaitan. Pada saat kita mengeluarkan izin edar yang kita nilai itu adalah aspek mutu, keamanan, dan khasiat. Jadi tidak ada kaitannya dengan harga," tuturnya.
Ia mengaku banyak hal yang dilakukan oleh BPOM untuk menjaga aspek mutu, keamanan, dan khasiat obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi.
"Banyak sekali masalah lain yang lebih terkait dengan harga obat. Tapi tentunya percepatan perizinan itulah yang terus kita dorong tanpa mengorbankan pasien," kata Penny.
Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto merencanakan untuk mengambil alih terkait izin edar obat dari BPOM ke Kemenkes. Rencana tersebut muncul, karena Terawan menilai panjangnya perizinan di BPOM membuat harga obat tinggi.
Pemangkasan prosedur perizinan obat, kata Terawan, agar mendorong iklim kemudahan investasi. Ia pun sudah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes untuk memangkas aturan perizinan obat.
"Kuncinya di Dirjen Farmasi. Misalnya satu hari bisa, ya jangan lama-lama. Makin cepat bikin izin edarnya, makin lama duduk sebagai Dirjen," ujarnya seperti dilansir Antara, Senin, 25 November 2019.
Terawan pun mengaku sudah bertemu dengan Kepala BPOM Penny K Lukito untuk mengembalikan proses perizinan obat berada di Kemenkes. Terawan berharap dengan pendeknya proses perizinan, membuat produk obat lokal bisa bersaing dengan menawarkan harga jual yang lebih rendah. []
Baca juga:
- Menteri Terawan Gagas Ide Turunkan Harga Obat
- Kemenparekraf-Kemenkes Buat Produk Wisata Kesehatan
- Picu Kanker, Obat Ranitidin Ditarik BPOM
