Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengusulkan masyarakat yang terdampak pandemi corona di Ibu Kota tak lagi menerima bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako tetapi berganti dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Terlambatnya distribusi bansos selama ini menjadi latar belakang evaluasi harus dilakukan.
Evaluasi ini dipicu sejumlah laporan masyarakat kepada Komisi A DPRD soal keterlambatan menerima bansos selama tahap pertama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.
"Sebagai gambaran, bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020," kata Ketua Komisi A yang membidani penanggulangan bencana Mujiono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin, 4 Mei 2020.
Mempertimbangkan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga terdampak dalam bentuk bantuan langsung tunai atau cash transfer.
Oleh karena itu, Komisi A mengusulkan bantuan langsung tunai. Menurutnya, penyaluran BLT dapat dilakukan dengan cepat melalui transfer antar rekening.
"Perlu kiranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan bantuan sosial warga terdampak Covid-19, dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga terdampak dalam bentuk bantuan langsung tunai atau cash transfer," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini berpendapat, dengan BLT, pemerintah daerah dapat terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan yang selama ini kerap terjadi. Selain itu, biaya distribusi dan pengemasan barang bisa dihemat sehingga jumlah bantuan yang diterima Iebih maksimal
"Warga penerima pun mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing," tuturnya.
Mujiono mengatakan, Dinas sosial atau Kelurahan dan pengurus RW dapat meminta data nomor rekening salah satu anggota dari setiap 1.194.633 keluarga penerima bantuan. Jika keluarga itu memiliki nomor rekening, mereka mendapatkan bantuan dengan cara transfer.
"Sementara keluarga yang tidak memiliki nomor rekening maka bantuan diberikan secara tunai," ujarnya.
Pemberian BLT dilakukan selama satu bulan dengan total Rp 598.000 atau Rp 149.500 setiap minggu. Sementara penguatan pengawasan, kata Mujiono, dapat dilakukan dengan mempublikasikan nama-nama penerima sosial di Kantor Kelurahan, Balai RW, maupun melalui portal media sosial resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Disediakan sebuah hotline khusus untuk melaporkan penyimpangan pemberian Bantuan Langsung Tunai, terhadap pemberian bantuan sosial tersebut," ujarnya.
Sebelumnya Pemprov DKI menyalurkan bansos dalam bentuk bahan pokok. Dalam satu paket bantuan berisi beras 5 kg, sarden ukuran kecil 2 kaleng, biskuit 2 buah, minyak goreng 0,9 liter, sabun mandi 2 buah dan masker kain 2 buah.
Mujiono mengatakan, bantuan sering telat lantaran penyedia bahan kebutuhan seperti Perumda Pasar Jaya dan mitranya kesulitan menyediakan paket kebutuhan. Mereka kesulitan lantaran pasokan barang yang juga terhambat.
"Adanya kendala dalam pengiriman paket ke penerima bansos, misalnya karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya" tutur dia. []