UNTUK INDONESIA
Bank Mandiri dan Kades Tahan KKS Puluhan Warga Dairi
Mereka tidak bisa mengambil bantuan pemerintah, karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ditahan Bank Mandiri.
Puluhan masyarakat Desa Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi mengadu ke DPRD Dairi, Rabu 11 September 2019. (Foto: Tagar/Robert Panggabean)

Dairi - Puluhan warga Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mengadu ke DPRD setempat, Rabu 11 September 2019.

Mereka tidak bisa mengambil bantuan pemerintah, karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ditahan Bank Mandiri. Alasannya, ada surat kepala desa (kades) menunda pembagian KKS itu.

Di kantor dewan, mereka diterima anggota DPRD Dairi Nasib Marudur Sihombing. Hanya politikus Nasdem itu yang ada di kantor.

"Seharusnya saya dinas ke Kementerian Desa hari ini. Tapi karena kedatangan bapak ibu, itu saya tunda. Wakil rakyat harus siap menyambut rakyat. Ini rumah bapak ibu," katanya.

Juru bicara pengadu, Sabungan Simanjuntak menyampaikan, sebelum ke gedung DPRD, mereka mendatangi Bank Mandiri untuk meminta KKS.

"Tapi di sana kami ditolak pihak bank. Kata mereka, kepala desa membuat surat penundaan. Kartu kami tidak bisa diberikan. Maka kami datang ke sini mengadu, Pak," kata Sabungan.

Dipaparkannya, para pengadu mengetahui bahwa mereka turut serta sebagai penerima manfaat, dari kedai penyalur bantuan (UD Chaterine), mitra Bank Mandiri Cabang Sidikalang.

"Tidak dari kades kami terima informasi. Bahkan, kades bilang surat Dinas Sosial tentang jadwal penyaluran KKS tidak ada sama dia," tambah Sabungan.

Menerima keluhan itu, Nasib menghadirkan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Dairi, Sonta Purba.

Jangan-jangan masih banyak desa yang sama kejadiannya dengan ini. Hadirkan pihak bank di sini

Kepada masyarakat, Sonta kemudian memaparkan proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Perlu digarisbawahi, yang mencetak dan membagi KKS adalah Himbara (Bank Mandiri). Kami hanya memverivikasi dan validasi data. Kalau ada perubahan data, harus musyawarah di desa," kata Sonta.

Karena masyarakat tidak puas atas jawaban Sonta, Nasib merekomendasikan Dinas Sosial untuk menghadirkan pihak Bank Mandiri Cabang Sidikalang.

"Ini harus jelas. Masyarakat menuntut haknya. Jangan-jangan masih banyak desa yang sama kejadiannya dengan ini. Hadirkan pihak bank di sini," tegas Nasib.

Lindung Tumanggor, admin bansos Bank Mandiri yang hadir kemudian, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memberikan KKS kepada masyarakat pengadu tersebut, karena adanya surat kepala desa dan atas usul beberapa warga lain.

"Kalau hanya surat kades, itu bisa dikatakan tidak sah. Namun, ada beberapa warga yang menguatkan, menyetujui penundaan itu," kata Lindung.

Setelah melalui debat panjang, dihasilkan keputusan bahwa dalam minggu ini, permasalahan itu dituntaskan.

"Dinas Sosial segera menyurati Kementerian Sosial lalu koordinasi ke Bank Mandiri, untuk kemudian merealisasikan pembagian KKS kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Nasib.

Adapun KKS, adalah syarat bagi KPM untuk mengambil bantuan pemerintah dari penyedia (pengusaha).

Bantuan itu, 10 Kg beras dan satu papan telur, setiap bulan. Dinominalkan, Rp 110 ribu. Ada 40 kepala keluarga sebagai KPM BPNT di Desa Sipoltong.

Sementara Kades Sipoltong, Hobbi Calces Angkat, dikonfirmasi via seluler mengatakan, penundaan itu karena masyarakat tersebut dinilainya tidak layak lagi menerima bantuan itu. []

Berita terkait
Untuk Pelantikan, DPRD Dairi Pakai Pin Seharga 90 Ribu
DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 14 Oktober 2019, hanya memakai pin seharga Rp 90 ribu.
Anggota LSM Tewas di Dairi, Dipicu Cekcok di Kedai Tuak
Cekcok di kedai tuak, diduga menjadi sumber masalah penyebab tewasnya anggota LSM di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Horor Jumat di Dairi, 4 Siswa Kembali Kesurupan
Informasi dihimpun di sekitar lokasi sekolah yang beralamat di Jalan 45 Sidikalang itu, Jumat 6 September 2019, kesurupan kembali terjadi.
0
Revisi UU KPK, Jokowi Minta Masyarakat Bersuara ke DPR
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terkait keputusan Revisi Undang-Undang KPK. Ia mengaku, ide awal revisi tersebut dibawa oleh DPR.