Banjir Rob Melanda Kawasan Industri Perikanan, PPS Nizam Zachman Minta Keadilan

KKP dan Perindo diminta atasi banjir rob di kawasan industri perikanan.
Posisi titik kebocoran air laut di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. (Foto: Tagar/Ist)

Jakarta - Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta Utara menilai ada perlakuan yang tidak adil terhadap pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Oleh dua Institusi.

Istitusi tersebut adalah Perum Perindo (Perikanan Indonesia) dan unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketidak adilan terkait kutipan biaya perawatan (maintenance) sarpras pada industri PPS tersebut akan tetapi rob masih saja melanda kawasan.

"Kami bayar sumbangan pemeliharaan sarana prasarana setiap tahun, tapi banjir rob terus melanda. Upaya peningkatan tinggi jalan juga nihil,” kata pelaku usaha di PPS Muhammad Billahmar kepada wartawan di Jakarta, Kamis 26 November 2021.

Menurut Billahmar pihak pengelola seharusnya dapat menutup masuknya Air laut ke kawasan industri perikanan

"Muka air laut lebih tinggi daripada jalan di pelabuhan, terutama Kawasan industry di pelabuhan. Sehingga air masuk ke saluran. Aktivitas bisnis sangat terganggu,” katanya.

Sekretaris Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) menyatakan hal yang sama bahwa banjir rob di PPS selama beberapa hari berdampak pada terhambatnya aktivitas bisnis pelaku usaha. Sehingga, stakeholders mengadakan pertemuan untuk solusi jangka pendek dan jangka Panjang.

Menurutnya, PPS masih sangat strategis, terutama nilai perputaran uangnya yang sangat tinggi dan frekuensi kunjungan foreign buyers ke lokasi.

“Sekarang anggaran perawatan tidak ada, sejak 5 tahun belakangan ini. Konstruksi jalan, permukaan tanah turun sampai 1,6 meter." ujarnya.

Dari hasil rapat, semua sepakat untuk atasi banjir rob dengan 1000 sandbag. Tetapi bagaimana jaminannya? Anggaran untuk peningkatan jalan dari KKP, terutama semasa jabatan Susi Pudjiastiti (Menteri Kelautan dan Perikanan, 2014 – 2019) juga nihil.

Pelabuhan lain, seperti Belawan (Sumatera Utara) juga tenggelam karena memang anggaran KKP terutama untuk meningkatkan tinggi jalan tidak ada lagi,” kata sekretaris Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin).

Sementara itu, Koordinator Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha PPS, Doddy Irnantyo mengaku sudah mengidentifikasi 13 titik kebocoran air laut dengan konsep penanganannya.

Pihak DJPT KKP telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, dan kedepannya Kementerian akan mereklamasi sebelah timur PPS. Tapi reklamasi tersebut tidak menutup sampai batas/asset milik KKP. Hasil identifikasi, ternyata ada celah dua meter dari titik terluar pondasi yang lama sudah tenggelam.

Kementerian PUPR membuat desain berupa pintu air antar dua celah tersebut. Desain tersebut sangat mempertimbangkan kondisi existing mangrove.

“Kita harus mempertahankan mangrove di sebelah barat. Konstruksi jalan PPS turun 1,6 dari perencanaan semua sejak 2019. Selama 12 tahun, permukaan tanah turun 1,6 meter. Sehingga, (penurunan) 8-10 cm per tahun,” kata Doddy. []


Baca Juga


Baca Juga :

Jokowi Resmikan Bendungan Bendo di Ponorogo Jawa Timur

Dibunuh Perampok, Kakak-Adik Ditemukan Tewas di Dalam Sumur

Penerapan Prokes di Lokasi Wisata Harus Dijaga Ketat

Pos Mapolsek Bandara Sentani Terbakar Akibat Kerusuhan


Berita terkait
Atasi Banjir Rob Belawan, Bara JP: Jangan Cari Alasan
Bara JP mengingatkan kepada calon Wali Kota Medan bisa mengatasi permasalahan kota, khususnya masalah banjir rob di Belawan.
Rumah Kena Banjir Rob, Putra Ahok Malah Mancing
Putra Ahok, Nicholas Sean Purnama, memancing ikan saat rumahnya yang berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara terendam banjir rob.
9 Kecamatan di Kota Semarang yang Rawan Banjir Rob
Sembilan kecamatan di Kota Semarang jadi langganan banjir dan rob. Mana saja dan apa antisipasinya?
0
Bahaya Mengintai, Inilah Efek Samping Diet Ekstrim
Berbagai macam gejala maupun penyakit dapat menyerang tubuh kita apabila melakukan diet yang ekstrim.