Lebak - Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengaku akan mengevaluasi penyebab bencana banjir bandang yang ada di wilayahnya. Dia melihat masalah pertambangan ilegal (peti) untuk mengambil kandungan emas di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan hulu berbagai sungai di Lebak.
Dikatakan Iti, banjir yang melanda daerahnya sejak Rabu, 1 Januari 2020, merupakan bencana terbesar yang dialami daerahnya selama ini. Kejadian banjir ini bahkan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, 580 rumah rusak dan 2.167 rumah terendam.
"Bencana banjir ini adalah akumulasi dari bentuk ketidakafilan kepasa alam. Setelah adanya bencana ini kita kan harus evaluasi, kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah pertambangan ilegal ini. Karena kan kalau bicara maslah cuaca, secara data curah hujan pada 2013 lalu, masih lebih besar dibanding sekarang ini, tapi kenapa sampai terjadi seperti sekarang ini?," kata Iti Octavia Jayabaya kepada Tagar setelah rapat penanggulangan bencana banjir di Kantor Bupati Lebak, Rangkasbitung, Banten, Kamis 2 Januari 2020.
Iti mengaku bahwa pihaknya sudah seringkali mengimbau dan mengulayakan agar kegiatan peti oleh oknum di TNGHS ini dihentikan. Namun, ternyata aktivitas penambangan emas ilegal ini masih banyak terjadi.
Taman nasional menurutnya memiliki peran besar bagi masyarakat Lebak, khususnya sebagai kawasan konservasi yang banyak menampung air. "Ketika wilayah hutan digali dan di bawah tanahnya ada lubang-lubang yang membuat tanah menjadi keropos, ini yang menyebabkan tanah tidak bisa menampung air, sehingga ada longsor hingga banjir," jelasnya.
Kedepannya, Iti menuturkan akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berwenang atas TNGHS untuk bersama membahas solusi masalah kerusakan alam di wilayah konservasi tersebut.
Meski begitu, upaya mencari solusi penyelesaian bencana banjir akan difokuskan setelah penanganan bencana banjir yang saat ini melanda wilayahnya.
"Kita tidak bisa berbuat banyak, karena ini (TNGHS) ada di wilayah pemerintah pusat, kita baru bisa berbuat ketika sudah ada sinergi bersama. Sementara saat ini priorirasnya adalah penyelamatan jiwa, kebutuhan logistik, kebutuhan harian masyarakat korban bencana. Baru pascabencana ini, akan kita fokus kepada solusi kedepannya," jelasnya.
Senada dengan Bupati, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak wilayah satu, Siswoyo juga menuturkan bahwa penyebab banjir bandang ini salah satunya adalah karena perilaku menyimpang masyarakat terhadap alam. Kegiatan Peti hingga pengelolaan lahan taman nasional oleh masyarakat, dengan perilaku yang salah menyebabkan bencana ini.
"Perilaku Peti hingga penglolaan lahan oleh masyarakat di tanah dengan kemiringan lebih dari 20 persen ini memang menurut saya beberapa penyebab banjir yang saat ini melanda Lebak. Nantinya Bupati juga kan bilang akan berbicara dengan Ibu menteri. Tapi sekarang ini kita fokus penanganan korban dulu, dengan status darurat bencana yang dikeluarkan ini kita di TNGHS ikut membantu," jelasnya.
Sementara Kepala Balai Besar BMKG wilayah II, Hendro Nugroho membenarkan bahwa curah hujan pada Selasa (31/12) hingga Rabu (1/1) pukul 07.00 WIB masih lebih rendah dibanding curah hujan pada 2013 lalu.
"Curah hujan di Kecamatan Sajira, jika dibanding tahun 2013 masih terkatagori rendah. Pada Selasa (31/12) lalu, curah hujan itu berasa pada 57 milimeter, sedangkan pada 2013 itu mencapai 86,5 milimeter. Jadi sebenarnya curah hujan kemarin meski klsifikasinya hujan lebat, tapi tidak seperti yang terjadi sebelumnya," jelas Hendro.
Hendro bahkan menyebut bahwa menurut prakiraan, cuaca ekstrem akan terus melanda DKI, Banten dan Jawa Barat hingga Sabtu (4/1) mendatang. "Saya harap masyarakat lebih waspada, juga terus mengupdate info di aplikasi BMKG dan jangan termakan berita bohong atau hoaks," tuturnya.
Adapun Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten, Muhammad Juhriyadi menyebut bahwa Pemprov Banten dalam waktu dekat akan mengumumkan status darurat bencana. Hal ini karena berbagai bencana yang terjadi di Kota Tangerang, Tangsel hingga Lebak.
"Sementara baru Kabupaten Lebak yang mengirimkan surat darurat bencana, kita masih menunggu daerah lain juga menetapkan statusnya. Dalam waktu dekat jika sudah banyak daerah yang mengumumkan status darurat, provinsi juga akan menetapkan darurat bencana," tutupnya. []
