Bandung - Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan segera menghentikan seluruh penerbangan komersial Bandara Husein Sastranegara, dan mengembalikan Husein Sastranegara menjadi pangkalan TNI AU.
Pasalnya, apabila Bandara Husein Sastranegara tetap difungsikan untuk penerbangan komersial Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati diprediksikan perlahan akan mati. Mengingat masyarakat sampai saat ini lebih memilih penerbangan dari dan ke Bandara Husein Sastranegara.
"Masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan penerbangan via Bandara Husein Sastranegara. Hal itu dapat dimaklumi karena berada di Kota Bandung. Tidak butuh waktu tambahan terlalu lama dari/ke Bandara Husein Sastranegara," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar dari Partai Gerindra Daddy Rohanady, dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Jumat 17 Mei 2019.
Baca juga: Pesona Bandara Kertajati, BIJB Kertajati Terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban
Menurut Daddy, terlepas dari berbagai persoalan yang ada, dukungan pemerintah pusat untuk menutup penerbangan komersial sangat diperlukan, dan dirinya sangat yakin tidak akan ada penolakan dari maskapai, sebaliknya mengikuti kebijakan pemerintah.
"Saya yakin seluruh pemangku kepentingan (stake holders), terutama masyarakat Jawa Barat pasti tidak akan merelakan BIJB Kertajati mati perlahan. Tidak seorang pun rela bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut menjadi sia-sia. Tidak ada yang akan sepakat bandara seluas 1.000 hektare tersebut mati tak berfungsi," kata Daddy.
Faktor Penghambat BIJB Kertajati Berkembang
Daddy menambahkan, hingga kapan pun BIJB Kertajati tidak akan berfungsi maksimal jika kondisi sekarang terus dipertahankan.
Ada tiga permasalahan yang sebenarnya harus segera diselesaikan oleh semua pihak terkait. Pertama, tidak mungkin ada dua rute dalam satu provinsi.
"Artinya, maskapai tidak mungkin membuka rute dari luar daerah ke Bandara Husein Sastranegara dan ke BIJB Kertajati. Itu pasti berdampak pada overhead yang amat tinggi," tambah Daddy.
Kedua, fasilitas yang ada di BIJB Kertajati sebagai sebuah bandara kelas internasional dianggap belum memadai. Fasilitas pendukung seperti hotel dan rumah sakit masih jauh jaraknya dari BIJB Kertajati. Saat ini rerata hotel dan rumah sakit berada di Kota Cirebon.
"Ketiga, sarana transportasi dari dan menuju bandara dianggap belum siap. Operator, PT Angkasa Pura II dan PT BIJB, diminta menyediakan bus dari dan ke bandara menuju kota-kota tujuan penumpang," ujar Daddy.
Kemudian, ada fasilitas lain yang juga harus menyesuaikan karena dengan landasan sepanjang 3.000 meter berarti Boeing 777 bisa landing. Padahal, karena izin operasi yang ada baru untuk 2.500 meter, praktis kebutuhan yang dilayani pun belum sesuai.
"Misalnya, kapasitas alat pemadam kebakaran dan sarana penyediaan avtur," tandasnya.
Baca juga: Bandara Kertajati Majalengka, Kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah,dan Swasta
Perlu diketahui Bandara Husein Sastranegara merupakan salah satu bandara enclave sipil. Bandara tersebut sesungguhnya merupakan salah satu bandara pangkalan TNI Angkatan Udara. Fungsi bandara komersial hanya menjadi fungsi tambahan di lokasi tersebut.
Sementara itu BIJB Kertajati sejatinya dibangun untuk pelayanan komersial. Namum, hingga saat ini hal itu belum terwujud.
"Sayangnya, bandara yang telah menelan biaya dari APBD dan APBN triliunan rupiah tersebut belum berfungsi secara maksimal seperti yang diharapkan. Padahal, awalnya BIJB Kertajati direncanakan running well sejak 2017," ungkap Daddy yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu. []
