Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 memancing kerawanan. Menurut dia, banyak hal yang dikhawatirkan, mulai dari penularan virus corona hingga kecurangan (money politic).
Untuk itu, Bamsoet meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) berupaya mengantisipasi kerawanan tersebut dengan mencegah terjadinya praktik politik uang.
Dapat meningkatkan pemahaman tentang regulasi ASN, khususnya terkait kewajiban netralitas ASN
"Dikarenakan hal tersebut berpotensi terjadi akibat sulitnya kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi seperti saat ini," ucap Bamsoet kepada wartawan, Rabu, 19 Agustus 2020.
Baca juga: Bamsoet Minta Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Protkes
Selain itu, ia mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI serta Polri dapat bersikap netral, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di setiap tahapannya, agar tidak dimanfaatkan atau dipolitisir menjadi kepentingan politik tertentu.
Ia juga menyarankan pemerintah agar memberikan sanksi tegas terhadap ASN aktif yang tidak netral dalam Pilkada 2020. Pastinya sanksi tersebut harus sesuai dengan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat 2 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Pemerintah perlu memberikan penekanan kepada pejabat pembina untuk menjelaskan bahwa ketidaknetralan ASN adalah hal yang harus diberantas, sehingga tidak muncul stigma bahwa ASN yang tidak netral dianggap lumrah," kata Bamsoet.
Dia berharap dalam Pilkada 2020 semua pejabat struktural untuk turut memberantas ketidaknetralan ASN. "Mendorong pemerintah meminta pimpinan kementerian atau lembaga dapat meningkatkan pemahaman tentang regulasi ASN, khususnya terkait kewajiban netralitas ASN," ujar politikus Golkar itu.
Baca juga: Bamsoet: Indonesia Belum Lepas dari Penjajahan
Menurut mantan Ketua DPR ini, beberapa poin di atas perlu diterapkan, sehingga ASN dapat memahami dan bersikap netral dalam Pilkada, sekalipun ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon kepala daerah.
Dia juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk segera menyelesaikan pembuatan pedoman pengawasan netralitas ASN yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020, serta menyosialisasikannya kepada seluruh ASN.
Selain itu, ia menyebut agar pemerintah memastikan kesiapan sarana, prasarana, fasilitas, hingga anggaran untuk Pilkada di tengah situasi pandemi, agar dicapai pilkada yang bersih dari politik uang, jujur, dan adil, disamping tetap menjaga physical distancing dan protokol kesehatan.
Ia berharap agar seluruh elemen dapat menjalankan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Mendorong agar semua pihak dapat mendukung suksesnya Pilkada, sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan mematuhi seluruh ketentuan dalam protokol kesehatan, serta tetap menjaga semangat persatuan bangsa," tutur Bamsoet. []
