Surabaya, (Tagar 7/3/2018) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengungkapkan lima area yang rawan terjadi korupsi di pemerintahan, yakni penyusunan APBD, pengelolaan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, yang terakhir adalah belanja perjalanan dinas.
"Penyusunan APBD jangan sampai berujung kasus. Di Jatim ada yang menjadi kasus, yaitu di Nganjuk dan Jombang. Selain itu problem pemerasan dan suap, karena suap ini terkait kredibilitas," Gubernur yang akrab dengan sapaan Pakde Karwo ini dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (7/3).
Ia berpesan dalam implementasi e-budgeting harus detail mulai dari biaya anggaran yang harus sesuai dengan kegiatannya.
Disebutkan, dari evaluasi 38 kabupaten dan kota baru 89 persen yang menerapkan ecleanig dan e-bugeting. Sedangkan yang belum diantaranya Kota Mojokerto, Jombang dan Pasuruan.
Sedangkan untuk masalah pengelolaan pajak dan retribusi daerah, Pakde menilak jika dibutuhkan tempat atau loket pembayaran yang banyak sehingga tidak menyebabkan masalah. Selain itu juga tidak terjadi antrean.
"Pada pengadaan barang dan jasa pemprov menarik kewenangan kemudian meningkatkan pengawasan dan manajemen. Selain itu juga membantu birokrasi yang efektif," ujarnya.
Pakde menjelaskan, terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial dalam massa pilkada sampai masa kampanye habis, pihaknya menghentikan bantuan hibah dan bantuan sosial. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan pada dua dana itu.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jendral, Kementerian Dalam Negeri, Sutejo, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri menyatakan tujuan acara ini mempercepat hadirnya pemerintahan daerah yang bersih,
"Setelah deklarasi jangan ada lagi OTT. Maka seluruh pemerintah daerah harus memacu pemerintahan yang baik. Korupsi di Indonesia terbanyak dari PNS 49 persen, " katanya.
Dia menyebutkan, ada tiga aspek penguatan menekan korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan APBD, perijinan. "Saya minta kepala daerah tidak main main dalam proses perijinan. Harus dilakukan penyederhanaan proses dan biaya," katanya. (lut)
