Surabaya - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara membantah adanya undangan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk audensi di Gedung Grahadi, Selasa malam, 8 Oktober 2019, terkait delapan tuntutan ke pemerintah pusat.
Rencana audensi dengan gubernur batal karena perwakilan mahasiswa menolak jamuan makan malam. Menurut mereka, tujuan kedatangan adalah untuk audensi dan bukan hanya pertemuan seremonial semata.
Belakangan, nama BEM Nusantara disebut-sebut dalam pemberitaan di sejumlah media sebagai penyebab batalnya pertemuan dan audiensi tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pusat BEM Nusantara, Lucky Daniel menegaskan, Aliansi BEM Nusantara secara organisasi tidak pernah berkontribusi dalam bentuk apapun dalam pertemuan.
"Aliansi BEM Nusantara secara resmi tidak menerima undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk apapun," ujar Lucky Daniel, dikonfirmasi Rabu 9 Oktober 2019.
Aliansi BEM Nusantara secara resmi tidak menerima undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Aliansi BEM Nusantara juga tidak pernah bekerja sama dengan pihak yang mengatasnamakan aliansi sipil dan kelompok yang hadir dalam pertemuan di gedung Negara Grahadi Surabaya.
Lucky mengingatkan kepada setiap kelompok agar tidak memakai nama BEM Nusantara untuk kepentingan tertentu.
"Kami himbau kepada semua pihak agar tidak semena-mena mencantumkan atau memakai nama BEM Nusantara," kata dia.
Baca juga: Alasan BEM Nusantara Tunda Pertemuan dengan Jokowi
Menurut dia, kejadian pembatalan pertemuan di gedung Negara Grahadi bukan dilakukan BEM Nusantara, melainkan sekelompok mahasiswa. Antara lain oleh mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) yang merupakan bagian dari BEM Seluruh Indonesia (SI), dan bukan BEM Nusantara.
"BEM Nusantara akan mengambil tindakan keras jikalau hal ini terulang lagi," kata Lucky menegaskan.
Diketahui, jamuan makan malam Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi ditolak mentah-mentah oleh kelompok aliansi mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Surabaya, Selasa malam, 8 Oktober 2019.
Padahal, Gubernur Jatim telah tiba bersama Forkopimda setempat, yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedie. []