Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memperkirakan kebutuhan dana untuk menangani dampak sosial dan ekonomi imbas pandemi corona atau Covid-19 di Jatim mencapai Rp 2,384 triliun. Anggaran ini, kata dia hampir 6,8 persen dari kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2020 yang totalnya Rp 35,1 triliun.
Karena total anggaran untuk mengatasi dampak Covid-19 nilainya tidak sedikit, maka menurut dia diperlukan kerjasama dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Agar penanganan dampak sosial dan ekonomi di Jatim bisa dilakukan lebih maksimal.
"Saya berharap para Bupati/Walikota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBDnya kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19," kata Khofifah di Grahadi, Surabaya, Jumat 3 April 2020.
Baca juga: Rapid Test, Khofifah Utamakan Dokter dan Perawat
Sebenarnya, dana penanganan dampak covid-19 berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) sudah digelontorkan pemerintah pusat.
Namun, berdasarkan catatannya, dari total 4,73 juta Kepala Keluarga (KK), ada 3,73 juta sudah masuk DTKS dan sisanya satu juta KK belum masuk dalam data tersebut. Sementara, di perkotaan dari total 3,8 juta KK, ada satu juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.
"Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi, tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota," tutur Eks Menteri Sosial tersebut.
Bukan hanya masyarakat di perkotaan saja yang mendapatkan dana, ia ingin masyarakat di wilayah kepulauan juga memperoleh perhatian khusus. Karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan seperti biasa karena pandemi corona. Begitu juga dengan pekerja harian seperti ojek online yang sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.
Nantinya, distribusi bantuan mengatasi dampak sosial dan ekonomi berbentuk macam-macam. Misalnya paket sembako dan telur atau pun paket sembako dan uang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan, penambahan bantuan BPNT dari pusat untuk waktu 3 bulan kedepan diharapkan nilai bantuannya setara dengan penerima program DTKS.
"Untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non agro walaupuan sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya akan tetap kita tambah dari Pemprov kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima," tuturnya
Sedangkan untuk yang non DTKS nantinya juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. Emil menargetkan sasaran bantuan untuk non BPNT mencapai satu juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan capasitas fiskal yang mereka miliki.
Emil terus mendorong program cash for work atau padat karya tunai untuk menggunakan Dana Desa untuk penanganan dampak sosial ekonomi dengan target sasaran minimal 500 ribu KK. []
