Medan - Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis mendorong para wali kota dan bupati di Sumatera Utara menggunakan dana APBD untuk penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan Riadil Akhir Lubis dalam siaran pers di media center Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Medan pada Jumat, 20 Maret 2020.
Dia menyebut langkah itu sudah dipayungi oleh Menteri Dalam Negeri melalui edaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kepada daerah.
"Silakan anggaran itu dipakai kalau tidak cukup belanja tidak terduga untuk bencana, silakan dilakukan pergeseran APBD. Sudah ada surat edaran Mendagri untuk bisa memastikan itu, termasuk ketersediaan dana dan pengalokasian pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan yang mendukung penanganan Covid-19 ini," kata Riadil.
Sebelumnya, dia memaparkan sebanyak 36 pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Covid-19 tengah dirawat di 12 rumah sakit di Sumatera Utara. Kemudian ada sebanyak 2 pasien positif, di mana satu orang meninggal dunia.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Hasibuan dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mendapatkan kontak seluruh orang yang pernah kontak dengan dua pasien yang positif tersebut.
Diharapkan dengan demikian bisa memutus rantai penularan. Pada saat ini pihaknya sudah mendapatkan sekitar 205 orang yang diisolasi di rumah masing-masing secara mandiri.
"Kami berharap ke-205 orang ini akan melaksanakannya dengan serius untuk bisa memutus rantai penularan. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi lebih ramai lagi yang akan kita hadapi," katanya.
Karena kalau kita tidak memutus mata rantai penularan dalam dua minggu ini, maka dua minggu setelah itu kita akan mendapat ledakan lagi yang lebih dahsyat
Dari yang kemarin positif dua orang, diperkirakan dua minggu ke depan akan mengalami peningkatan PDP. Oleh karena dia meminta ini harus diputus rantai penularan, dengan cara melakukan penyelidikan epidemiologi dan mendapatkan ODP.
Dia meminta kepada seluruh orang yang pernah beberapa hari lalu berkunjung ke daerah terjangkit silakan melapor ke pihaknya atau ke pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa dicatatkan dan diawasi dan masuk dalam ODP.
"Karena kalau kita tidak memutus mata rantai penularan dalam dua minggu ini, maka dua minggu setelah itu kita akan mendapat ledakan lagi yang lebih dahsyat. Kita akan mendapatkan PDP yang lebih banyak lagi dan kemungkinan positif yang lebih banyak lagi," katanya.
Penggiat lingkungan Danau Toba, Mangaliat Simarmata mengatakan dari perkembangan yang terjadi saat ini belum ada warga di kawasan Danau Toba yang positif Covid-19.
Oleh karena itu menurutnya, untuk memutus mata rantai dan mencegah tersebarnya Covid-19 yang paling utama adalah bagaimana pemerintah melakukan pemeriksaan secara medis di setiap area-area pintu masuk ke kawasan Danau Toba.
"Bisa juga satu manajemen penanganannya untuk kawasan Danau Toba sebagai satu kawasan dan sebagai destinasi pariwisata," katanya.
Namun dia menyebut, pelaksanaannya tetap mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah atau presiden. Pemerintah 8 kabupaten di kawasan Danau Toba dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus lebih terkoordinasi dengan baik dan serius menyikapinya.
"Jangan lupa juga pelibatan lembaga-lembaga dan elemen-elemen masyarakat untuk pelaksanaan itu semua," ujarnya.[]
