Aplikasi Sitarung Sumsel Bikin Pembangunan di Sumsel Berkesinambungan

Untuk mencapai otonomi daerah yang lebih ideal memang masih diperlukan banyak perbaikan salah satunya menggunakan aplikasi sitarung di Sumsel.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik. (Foto: Tagar/Kemendagri)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai dengan fungsinya sebagai pembina umum dan sekaligus poros penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya bertugas untuk mengkoordinasikan penguatan kapasitas di daerah-daerah yang masih tertinggal. Untuk mencapai otonomi daerah yang lebih ideal memang masih diperlukan banyak perbaikan.

“Kita masih harus terus meningkatkan kapasitas para aktor yang terdiri dari kepala daerah, DPRD, dan OPD agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Pada saat yang bersamaan, kita juga harus meningkatkan kualitas regulasi yang dijadikan dasar pelaksanaan berbagai urusan di daerah. Yang tak kalah penting, daerah juga harus menyiapkan pendanaan untuk menjalankan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya," kata Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Ia menambahkan, daerah yang berkinerja bagus suatu urusan dijadikan benchmark dan percontohan hingga bisa ditiru oleh daerah lain. Sebaliknya, daerah yang kinerjanya masih kurang harus dibantu untuk mengejar ketertinggalannya. 


Itu sangat penting dan fundamental ini ibarat tapak pembangunan bagi daerah mau dibawa ke mana dan seperti apa pengembangan daerah bergantung pada bagaimana RTRW-nya.

 

Tentu, Kemendagri tak bisa melakukan perbaikan itu sendirian karena semua urusan itu sebenarnya diampu oleh kementerian dan lembaga negara yang lain.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kemendagri melakukan sebuah dokumentasi terhadap inovasi atau terobosan yang dilakukan setiap daerah ke dalam sebuah buku yaitu “Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah Di Indonesia 2021”. 

Hal semacam ini sangat penting, karena buku itu bisa dijadikan acuan bagi daerah lain yang ingin mereplikasi sebuah inovasi dari daerah lain.

Nah salah satu daerah yang kinaerja baik dalam pelayanan yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam pembangunan daerah. Seperti diketahui, pembangunan suatu wilayah atau daerah tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. 

Pembangunan harus mempunyai perencanaan yang matang agar tidak menimbukan masalah ke depannya. Dalam pemanfaatan suatu lahan harus memperhatikan peruntukan dan keberlanjutan lingkungan.

Kuncinya, ada pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dibuat oleh pemerintah. Hal itu untuk menghindari RTRW yang bertabrakan satu sama lain.

Melihat masalah itu, sejak tahun 2017 Pemprov Sumsel merancang aplikasi Sistem Ruang Informasi Penataan Ruang (Sitarung). Melalui Sitarung Pemprov Sumsel ingin pemanfaatan lahan dan pengendalian ruang bersifat komprehensif, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan penataan ruang di wilayahnya harus berkesinambungan. Dengan perencanaan tata ruang yang matang sejak awal diharapkan dapat menciptakan pembangunan wilayah yang aman, nyaman, dan produktif. 

“Penataan ruang memiliki sifat lintas sektor, wilayah, dan lintas pemangku kepentingan,” ujar Mawardi Yahya

Kehadiran Sitarung ini untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan. Dengan demikian, akan mempermudah dan melancarkan pergerakan masyarakat dan distribusi barang. Pemerataan pembangunan itu akan berdampak pada peningkatan produk dari suatu daerah dan membuat biaya menjadi lebih murah.

Sitarung memuat berbagai informasi, seperti alur pelayaran, rencana jalan tol, peruntukan kawasan, dan status jalan. Ini bagian dari upaya mendukung kebijakan satu peta (one map policy). 

Kebijakan itu diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan pelaksana Kementerian Koordinator Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kepala BIG Muhamad Aris Marfai mengatakan pihaknya aktif menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemda, dan perguruan tinggi. BIG berusaha mengembangkan jaringan ke semua elemen masyarakat dengan tujuan meningkatkan literasi geospasial.

“Dengan pemahaman geospasial yang lebih merata, pembangunan di daerah akan mendapatkan support data yang baik,” ujarnya.

Kebijakan satu peta ini untuk menciptakan satu standar bagi peta peta tematik di seluruh Indonesia. BIG menyatakan kebijakan ini dapat memperkecil potensi konflik agraria yang disebabkan tumpang tindihnya batas wilayah. Peta tematik inilah yang sangat penting dalam proses

penyusunan RTRW di kabupaten/kota.RTRW merupakan tulang punggung perencanaan pembangunan. Kini, semua pemkab dan pemkot di Sumsel sudah memiliki RTRW. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR) online single submission (OSS) itu sangat vital bagi pembangunan daerahnya.

Keduanya akan bermanfaat untuk menarik investor agar mau membenamkan dananya di daerah. “Itu sangat penting dan fundamental. Ini ibarat tapak pembangunan bagi daerah, mau dibawa ke mana dan seperti apa pengembangan daerah bergantung pada bagaimana RTRW-nya,” ujar Herman Deru

Tahun 2021, Pemprov Sumsel akan menggelontorkan dana untuk membantu pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. Selain jalan dan jembatan, pemprov akan fokus membangun irigasi dan pemukiman. 

Herman Deru ingin adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumsel. Infrastruktur, menurutnya, dapat mendorong perkembangan sektor lain, seperti perekonomian, pendidikan, dan kesehatan

Dengan adanya Sitarung, masyarakat umum dan investor yang ingin mengakses informasi peruntukan lahan di wilayah Sumsel tak perlu datang ke kantor pemerintah. Mereka bisa mengecek via Sitarung. Di masa pandemi Covid-19, informasi dan data digital ini sangat membantu masyarakat maupun investor. []

Berita terkait
Kemendagri Gelar Bimbingan Teknis SPIP di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Kemendagri RI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Ditjen politik dan pemerintah umum.
Kemendagri Pastikan Timsel KPU dan Bawaslu akan Bekerja Independen
Kemendagri memastikan, tim seleksi yang telah dibentuk akan bekerja secara independen dan tugasnya adalah melaporkan hasilnya kepada Presiden.
Kata Kemendagri Soal Isu Penjabat Gubernur Diisi TNI-Polri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan belum ada pembahasan mengenai wacana tersebut.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.