Inovasi Aplikasi 'Mangan Mendoane Rini' di Jateng, Bisa Cegah Praktik Kolusi dan Korupsi Obat di Rumah Sakit

Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan pemerintah guna percepatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas dari layanan jajaran birokrasi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik. (Foto: Tagar/OTDA)

Jakarta - Selama pandemi Covid-19 berbagai aspek kehidupan manusia banyak dipengaruhi. Guncangan dampak pandemi Covid-19 juga sangat terasa dalam jajaran pemerintahan. Akses pelayanan publik dihadapkan pada tantangan tetap terjaganya kualitas layanan yang prima.

Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan pemerintah guna percepatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas dari layanan jajaran birokrasi. 

Hal ini juga dilakukan oleh Pemprov Jateng yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini seringkali mengadakan penganugerahan dan apresiasi terhadap kabupaten/kota yang mempunyai inovasi pelayanan publik.

“Ada apresiasi atas temuan-temuan inovatif baik dari jajaran kementerian maupun lembaga. Maka Pemprov Jateng mengajak sekaligus mendorong membangkitkan semangat kepada pemerintah kabupaten/ kota dan SKPD provinsi melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pelayanan publikyang berkualitas,” ujar Gubernur Ganjar Pranowo.


Tentu Kementerian Dalam Negeri tak bisa melakukan perbaikan itu sendirian karena semua urusan itu sebenarnya diampu oleh kementerian dan lembaga negara yang lain.


Salah satu yang dilakukan adalah inovasi di bidang kesehatan. Hal ini dilakukan oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Banyumas, Purwokerto Jawa Tengah melalui inovasi "Mangan Mendoane Rini." 

Mangan Mendoane Rini yang merupakan akronim pengembagan sistem pengelolaan sediaan farmasi obat/ alat habis pakai terintegrasi rekammedik elektronik. Temuan inovasi ini bertujuan untuk menghilangkan praktik kolusi korupsi pengadaan obat.

Aplikasi “Mangan Mendoane Rini” (Pengembangan Sistem Pengelolaan Sediaan Farmasi: Obat/Alat Habis Pakai Terintegrasi Rekam Medis Elektronik) merupakan sistem yang membuat manajemen rumah sakit bisa berhemat miliaran rupiah dan mengalihkan anggaran untuk pelayanan pasien.

Menurut Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, Yunita Dyah Suminar mengatakan RSUD Dr Margono Soekarjo merupakan rumah sakit yang sangat dipercaya warga Purwokerto. 

Tingkat kunjungan pasiennya sangat tinggi. Rata-rata perhari bisa mencapai 963 pasien. Sekitar 80 persennya didominasi oleh pasien yang menjalani pengobatan rawat jalan. Sementara sisanya masing-masing pasien rawat inap dan UGD.

Tingginya kunjungan pasien tentunya berpengaruh pada tingginya logistik yang harus dikeluarkan rumah sakit, yakni keluarnya resep obat atau alat habis pakai (AHP). Tiap harinya, rs ini mengeluarkan 6454 resep dengan proporsi 37 persen dari total anggaran rumah sakit.

Tingginya kebutuhan itu dimanfaatkan oleh sejumlah oknum internal rumah sakit untuk melakukan praktik kolusi dengan pemasok obat. Lalu terjadilah inefisiensi biaya pengadaan obat akibat adanya over stock, perencanaan obat dan AHP tidak sesuai kebutuhan rumah sakit, kehilangan fisik obat dan expired, ketidakuratan pencatatan sehingga terjadi selisih inventory obat dan persoalan-persoalan lainnya.

Hal itulah yang membuat RSUD Dr Margono Soekarjo membangun sistem Mangan Mendoane Rini. “Celah (dugaan kolusi) bisa saja internal rumah sakit yang didukung oleh penyedia obat. Karena ada yang diskonnya sampai 60 persen. Itu baru obat, belum lagi alat habis pakai (AHP),” ujarnya.

Yunita menjelaskan, ketika sistem tersebut belum hadir, selalu sajadi temukan banyak obat yang tak terserap. Jumlahnya, sekitar 0,15 persen obat kedaluwarsa. Adapun, setiap hari ada sekitar 6.554 resep obat.

“Sebagai contoh saja, sempat dianggarkan pengadaan obat itu taruhlah Rp 20 miliar. Namun, selalu ada keluhan dari dokter bahwa obat tidak cukup. Padahal, sesuai kalkulasi seharusnya mencukupi. Ibaratnya butuhnya nasi, tapi yang banyak dibeli kapur barus karena diskonnya banyak,” ucapnya.

Setelah diselidiki, rupanya pengadaan obat selama ini tidak sesuai yang dibutuhkan. Semisal, untuk pengadaan obat penurun panas, terdapat berbagai merk dan jumlah. 

Alhasil, manajemen rumah sakit melakukan perombakan sistem pengadaan obat. Juga, pada pemilihan jenis dan merk sesuai penelitian ilmiah, terkait efektifitas obat.

Melalui sistem ini, ketersediaan obat dan alat habis pakai bisa dipantau secara real time. “Kuncinya taruh orang yang ‘tahan air’ di bagian pengadaan. Juga setiap penyedia obat wajib menandatangani pakta integritas, kalau memberi sesuatu ancamannya tidak akan kami pakai. kami juga menghitung, kebutuhan obat per bulan berapa konsumsinya berapa, bisa dihitung ada rumusnya,” kata Yunita.

Untuk menjaga keberlangsungan sistem tersebut, manajemen rumah sakit memberi apresiasi terhadap tenaga kesehatan, terutama yang berada di bagian pengadaan. Bentuknya memberi kesempatan sekolah, ikut workshop, dan sistem pengkajian serta tunjangan yang tepat waktu.

Sekedar informasi, inovasi ini dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dimuat dalam buku “Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah Di Indonesia 2021." Buku itu dapat dijadikan acuan bagi daerah lain yang ingin mereplikasi.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, mengatakan pihaknya masih harus terus meningkatkan kapasitas para aktor yang terdiri dari kepala daerah, DPRD, dan OPD agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. 

Pada saat yang bersamaan, kata Akmal, juga harus meningkatkan kualitas regulasi yang dijadikan dasar pelaksanaan berbagai urusan di daerah. Yang tak kalah penting, daerah juga harus menyiapkan pendanaan untuk menjalankan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya

“Dengan begitu, Daerah yang berkinerja bagus suatu urusan dijadikan benchmark dan percontohan hingga bisa ditiru oleh daerah lain. Sebaliknya, daerah yang kinerjanya masih kurang harus dibantu untuk mengejar ketertinggalannya," ucap Akmal Malik.

"Tentu, Kementerian Dalam Negeri tak bisa melakukan perbaikan itu sendirian karena semua urusan itu sebenarnya diampu oleh kementerian dan lembaga negara yang lain," ucapnya. []

Berita terkait
Kemendagri Gelar Bimbingan Teknis SPIP di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Kemendagri RI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Ditjen politik dan pemerintah umum.
Kemendagri Pastikan Timsel KPU dan Bawaslu akan Bekerja Independen
Kemendagri memastikan, tim seleksi yang telah dibentuk akan bekerja secara independen dan tugasnya adalah melaporkan hasilnya kepada Presiden.
KPU Serahkan Data Pemilu 2019 ke Kemendagri
Hasil Pemilu diharapkan membawa dampak nyata yang hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
0
Inovasi Aplikasi 'Mangan Mendoane Rini' di Jateng, Bisa Cegah Praktik Kolusi dan Korupsi Obat di Rumah Sakit
Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan pemerintah guna percepatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas dari layanan jajaran birokrasi.